Kamis, 10 September 2020

Pengujian UU MK Terbaru Bakal Jadi ‘Ujian’ bagi Hakim Konstitusi

Karena UU MK terbaru sarat konflik kepentingan dengan masa jabatan hakim konstitusi terutama yang tercantum dalam Pasal 87.
Rofiq Hidayat
Gedung MK. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) yang baru saja disetujui dan disahkan menjadi undang-undang bakal diuji ke MK. Pemohonnya, Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif yang segera melayangkan uji materi UU MK terbaru ini baik dari segi formil maupun materil.  

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan KoDe Inisiatif, Violla Reininda menilai RUU MK disahkan menjadi undang-undang hanya dalam waktu 7 hari kerja yakni dimulai dengan persetujuan pembahasan antara DPR dan pemerintah pada 24 Agustus 2020. Pada 26-29 Agustus dilakukan rapat tertutup Panja untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Lalu, pada 31 Agustus 2020 pengesahan RUU MK dalam pembicaraan tingkat I dan pada 1 September 2020 pengesahan RUU MK menjadi undang-undang. 

“Undang-undang itu bermasalah dari segi prosedural. Materi muatannya juga tidak substantif dan tidak mendesak karena hanya menekankan masa jabatan hakim konstitusi. Terlihat jelas, pembentuk undang-undang memiliki itikad buruk untuk membajak MK dan menjadikan MK kaki tangan penguasa di cabang kekuasaan kehakiman,” kata Violla dalam keterangannya, Rabu (9/9/2020). (Baca Juga: Bakal ‘Digugat’, RUU MK Dinilai Bentuk Politisasi Kekuasaan Kehakiman)

Dia menilai UU MK terbaru berpotensi membahayakan bagi kemandirian MK, menurunkan kredibilitas MK di mata publik, dan mereduksi fungsi checks and balances MK terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Karena itu, menjadi penting untuk membatalkan Revisi UU MK melalui jalur judicial review di MK,” kata dia.

Menurutnya, setidaknya ada lima alasan agar MK membatalkan UU MK terbaru yang sarat kepentingan politik ini. Pertama,menarik MK keluar dari pusaran konflik kepentingan serta alat politik legislator di cabang kekuasaan kehakiman. Kedua, sebagai upaya menjaga kemandirian MK dalam memutus perkara. “Ini agar MK tetap mengedepankan perspektif konstitusionalisme dan mempertimbangkan aspek kepentingan publik,” kata dia.  

Ketiga, menjaga MK agar tetap optimal dan profesional menjalankan prinsip checks and balances terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif melalui pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang ini. Keempat, mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK sebagai salah satu “anak kandung” reformasi yang selama ini progresif melindungi dan memulihkan hak-hak konstitusional warga negara serta mengoreksi produk legislasi yang inkonstitusional.

Kelima, pengujian UU MK terbaru untuk kepentingan yang lebih luas yakni memutus legitimasi dan mendobrak praktik pembentukan UU yang “menabrak” aturan standar prosedural dan konstitusional. Baginya, jalan menguji UU MK terbaru ini menjadi pilihan tepat lantaran tak ada kanal konstitusional lain yang diberikan UUD 1945 untuk mengoreksi produk UU yang dianggap bermasalah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua