Sabtu, 12 September 2020

KPK Buka Diklat Penyuluh Antikorupsi Bagi APIP

APIP selaku pengawas kerap terlibat kasus korupsi.
Aji Prasetyo
Ilustrasi korupsi. Ilustrasi: BAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan (diklat) “Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah”. Pembukaan kegiatan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, serta 600 orang auditor APIP secara daring, Kamis, (10/9).

“Independensi APIP merupakan suatu keharusan. Mahkota seorang auditor itu adalah independensi. Sekalipun rekan-rekan memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai, tetapi bila dalam melaksanakan pekerjaan dengan mudah dapat diintervensi oleh pejabat tertentu, maka integritas auditor seketika itu juga akan runtuh,” ujar Alex Marwata dalam sambutan pembukaannya di Jakarta.

Usai pembukaan, KPK melalui Pusat Edukasi Antikorupsi menyelenggarakan kuliah umum bertema “Peran APIP Daerah dalam Pencegahan Korupsi”. Hadir sebagai narasumber Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tumpak Haposan Simanjuntak dan Ketua Koordinator Wilayah Pencegahan KPK Adlinsyah M. Nasution.

“Pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab pusat dan daerah. Ini semuanya membutuhkan peran APIP sebagai lapis ketiga atau layer ketiga pertahanan akuntabilitas di dalam konsep tiga lapis pengendalian atau three lines of defence,” ujar Tumpak yang membawakan materi berjudul ‘Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi’.

Selain peningkatan kapabilitas, diklat persiapan sertifikasi penyuluh antikorupsi ini diselenggarakan untuk mempersiapkan APIP sebagai koordinator pencegahan korupsi di daerah. KPK berharap peran APIP dapat diperluas sebagai agen perubahaan dengan menjadi penyuluh antikorupsi. (Baca: Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi)

Dalam struktur pemerintahan daerah, salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi adalah APIP. Salah satunya, APIP melakukan koordinasi pencegahan korupsi sebagaimana tercantum dalam PP No 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Dengan peran tersebut, maka APIP daerah perlu terus ditingkatkan kapabilitasnya dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi. Harapannya, pelaksanaan pencegahan korupsi di daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kegiatan ini akan dilaksanakan sebanyak total 11 gelombang (batch) dengan total peserta setidaknya 690 orang yang berasal dari 34 provinsi. Setiap gelombang diikuti oleh sekitar 50-60 orang auditor APIP di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Gelombang terakhir dijadwalkan pada 23 – 27 November 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua