Sabtu, 12 September 2020

Imunitas Profesi dalam Perspektif Hukum Pidana

Upaya mengungkap pelanggaran etika juga menyangkut kepentingan masyarakat.
Muhammad Yasin
Ilustrasi etika profesi. Sumber ilustrasi: josephsononbusinessethic.com

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan kode etik di kalangan aparat penegak hukum. Selama ini, masyarakat mencurigai sidang-sidang penegakan kode etik banyak digunakan dalam melindungi semangat membela korsa. Ke depan, peradilan etika perlu diperkuat.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan sidang penegakan kode etik mengemuka dalam diskusi webinar ‘Imunitas Profesi, Menguji Etika dalam Hukum Pidana’ yang diselenggarakan komunitas dosen hukum pidana Indonesia, Kamis (10/9).

Pemikiran itu berangkat dari asumsi bahwa selama ini masyarakat kurang mempercayai sidang-sidang penegakan kode etik profesi hukum baik dalam bentuk majelis kehormatan maupun nama lain karena selama ini dilakukan tertutup. Masyarakat tidak tahu bagaimana pembuktian dilakukan dan apakah proses bersidang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran etis.

Dosen-dosen hukum pidana tidak menutup mata terhadap persoalan penegakan etika tersebut. Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Rocky Marbun, mengatakan ketertutupan sidang majelis kehormatan profesi hukum layak dikritik. “Seharusnya dilakukan terbuka,” ujarnya saat berbicara dalam webinar tersebut.

(Baca juga: Hukum Mengapung di Samudera Etika).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Fachrizal Afandi, juga berpendapat perbaikan ke depan yang perlu dilakukan adalah memastikan sidang etika dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bagaimana masyarakat tahu tidak terjadi kongkalikong atau prosesnya dilakukan tidak untuk melindungi sejawat jika sidang etikanya dilakukan tertutup. Padahal etika itu tak hanya melulu mengenai oknum penyandang profesi hukum tetapi juga berkaitan dengan masyarakat. “Sidang disiplin atau etika harus dilakukan akuntabel dan transparan,” tegas dosen yang sedang menempuh pendidikan di Leiden University, Belanda.

Fachrizal juga berpendapat bahwa jika penyandang profesi hukum sudah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka ia juga layak dinyatakan melanggar kode etik profesi. Fachrizal dan Rocky sependapat mengenai penting hukum acara penegakan etika, di samping memperkuat lembaga yang menyidangkan dugaan pelanggaran etika, dan memperkuat pengawasan vertikal.

Zulkarnain, dosen hukum pidana Universitas Widyagama Malang, mengamini kritik terhadap terhadap ketertutupan. Adakalanya orang yang ditunjuk menyidangkan dan memutus perkara, menjadi pembela atau pendamping aparat hukum yang dituduh melanggar etika dipilih dari orang-orang tertentu yang punya tujuan khusus. Misalnya, mengamankan institusi atau aparat bersangkutan bersangkutan. Termasuk mencegah terbukanya keterlibatan atasan orang yang sedang diadili. “Sidang disiplin atau etika profesi hukum acapkali cenderung sekadar proforma,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua