Senin, 14 September 2020

Urgensi Kehadiran RUU PDP dalam Percepatan Transformasi Digital

RUU PDP sebagai regulasi yang menjadi salah satu komponen dalam percepatan transformasi digital nasional.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pemerintah bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan kehadiran UU PDP tersebut merupakan kebutuhan utama dalam mendorong momentum percepatan transformasi digital di Indonesia. Seperti diketahui, pengumpulan data pribadi telah diterapkan pada berbagai kegiatan bisnis seperti e-commerce, financial technology (fintech) hingga jasa keuangan konvensional.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo. Menurutnya, RUU PDP begitu penting untuk melengkapi percepatan transformasi digital sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2020 di DPR RI. “Undang-Undang PDP menjadi bagian penting untuk melengkapi lima langkah percepatan transformasi digital,” jelasnya dalam keterangan pers Kominfo pada Webinar "RUU PDP sebagai Pelindungan Pribadi di Dunia Digital", dari Jakarta, Sabtu (12/9).

Menurut Widodo percepatan transformasi digital juga membutuhkan regulasi, pendanaan dan pembiayaan agar sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut dinilai sebagai ilustrasi awal untuk melihat masa depan Indonesia. Adapun 5 langkah percepatan trasformasi digital sesuai arahan Presiden antara lain percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran.

"Kemudian, percepat integrasi Pusat Data Nasional, siapkan kebutuhan SDM talenta digital serta yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan. RUU PDP dalam hal ini masuk dalam langkah percepatan kelima yakni regulasi," jelasnya. (Baca Juga: Penerapan e-KYC Harus Diimbangi Perlindungan Data Pribadi)

Widodo juga mengimbau masyarakat untuk memahami kebutuhan era kini, yakni ekosistem teknologi itu sendiri. “Sekarang ini kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu adalah kebutuhan terhadap teknologi informasi yaitu WiFi dan Battery,” jelasnya

WiFi dan Battery, lanjutnya, menjadi sangat esensial dalam kehiduan masyarakat digital, “Saya yakin peserta Webinar ini semua juga kalau kehilangan WiFi atau tidak punya listrik merasa sudah betul-betul dunianya enggak utuh,” jelasnya.

Batasan Kedaulatan Data

Sementara itu, perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) ingin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempertimbangkan penetapan batas kedaulatan digital negara Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). "Aliran data melintasi batas negara (cross-border data flow) pasti melalui jaringan telekomunikasi atau jaringan internet domestik ke luar Indonesia. Jaringan domestik itulah wilayah teritori atau kedaulatan digital Indonesia," kata Ketua Umum MASTEL Kristiono seperti dikutip dari Antara.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua