Senin, 14 September 2020

Aspek Formal dan Substansi Surat Edaran Menkes Dikritik

Pasien yang tidak puas atas pelayanan fasyankes dapat mempersoalkan izin RS. Ingat, UU Rumah Sakit menjadikan ketiadaan izin operasi sebagai tindak pidana.
Muhammad Yasin
Ilustrasi surat edaran. Ilustrator: HGW

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menerbitkan sejumlah peraturan dan aturan kebijakan bidang kesehatan sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Salah satu aturan kebijakan yang banyak dikritik komunitas hukum kesehatan adalah Surat Edaran Menkes No. HK.02.01/Menkes/455/2020 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kritik terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan itu mengemuka dalam webinar hukum kesehatan yang secara khusus membahas SE itu, diselenggarakan Magister Hukum Kesehatan FH Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kamis (10/9). Kritik bukan hanya mengenai substansi, tetapi juga mengenai format atau jenis produk hukum yang dipergunakan, bahkan mengenai proses pembentukannya.

Anggota Badan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, misalnya, mempertanyakan apakah penerbitan SE itu sudah melibatkan para pemangku kepentingan seperti pengelola rumah sakit (RS) dan fasilitas pelayanan kesehatan. “Konsultasi publik dalam pembuatan SE ini penting. Pihak-pihak yang berkepentingan perlu diakomodir,” kata Sudaryatmo.

(Baca juga: SE Izin dan Akreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan Kala Pandemi Terbit, Ini Bunyinya).

Ia juga mengkhawatirkan turunnya kualitas pelayanan kesehatan dengan dalih situasi darurat pandemi. Apalagi jika perizinan tidak ditopang oleh pengawasan yang baik. “SE Menkes menimbulkan ketidakpastian hukum dalam relasi pasien dengan rumah sakit, khususnya terkait jaminan mutu layanan rumah sakit yang diberikan kepada pasien,” ujarnya.

SE Menkes tersebut pada dasarnya mengatur tiga hal, yakni perizinan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), akreditasi fasyankes, dan penetapan rumah sakit pendidikan. Tujuan SE ini untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama lembaga terkait dalam pelaksanaan perizinan dan akreditasi fasyankes dan penetapan RS pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Perizinan dan akreditasi pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Demikian pula penetapan rumah sakit pendidikan. Tetapi jika proses perizinan, akreditasi dan penetapan itu menyebabkan berkumpulnya orang, maka kondisi itu mengandung risiko penyebaran Covid-19. Itu sebabnya SE Menkes mencoba membuat aturan kebijakan selama pandemi.

Misalnya, perizinan fasyankes. Ditentukan dalam SE bahwa izin penyelenggaraan atau operasional fasyankes yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi bencana nasional non-alam atau kedaruratan kesehatan masyarakat, maka izinnya dinyatakan tetap berlaku selama satu. Jangka waktu ini dihitung sejak status bencana tersebut dicabut oleh pemerintah. Bagi fasyankes yang baru mengajukan izin, tetapi terkendala oleh Covid-19, maka fasyankes itu dianggap memiliki izin selama satu tahun sejak bencana nasional dicabut. Tetapi, pengelola fasyankes wajib membuat pernyataan komitmen pelayanan sebagai syarat kerjasama dengan BJPS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain.

Aspek Formal

Pilihan Menteri Kesehatan pada jenis Surat Edaran telah menuai kritik. Surat Edaran bukanlah peraturan perundang-undangan dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019). Surat Edaran merupakan salah satu jenis aturan kebijakan (beleidsregel) yang berfungsi mengatur pedoman internal.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua