Senin, 14 September 2020

Kalangan Parlemen Suarakan Penundaan Tahapan Pilkada

Bila situasi kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan di seluruh Indonesia, sehingga penundaan pilkada patut dipertimbangkan.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Meningkatkannya jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air, semestinya dijadikan pertimbangan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan jumlah kasus positif Covid-19 dikhawatirkan terus meningkat lantaran tahapan pilkada menjadi sarana terjadinya kerumunan massa. Apalagi, sejumlah daerah berstatus zona merah.

“Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dan KPU, untuk tidak memaksakan Pilkada Serentak dilaksanakan pada Desember 2020 apabila situasi cukup riskan. Karena kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama,” ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin (14/9/2020).

Dia melihat data Satgas Covid-19 terdapat 45 kabupaten/kota yang bakal menggelar pilkada masuk zona merah Covid-19. Pihak penyelenggara dan Satgas Penanganan Covid-19 memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada meningkatkan disiplin protokol Kesehatan untuk menghindari terbentuknya klaster baru dalam pilkada. Termasuk Kemendagri dan KPU harus memantau dan mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah berstatus zona merah itu.  

“Bila situasi kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan, maka patut dipertimbangkan secara matang pemunduran jadwal pelaksanaan pilkada serentak,” kata dia. (Baca Juga: Lima Cara Mencegah Konflik dalam Pilkada Serentak)

Bagi Bamoset, begitu biasa disapa, pemerintah harus mengevaluasi seluruh tahapan pilkada yang sudah berjalan. Sebab, telah terjadi banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan. “Perlu diambil sikap tegas apabila pelanggaran masih berpotensi dilakukan dalam tahapan pilkada ke depannya,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fachrul Razi mendesak Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penundaan tahapan pilkada serentak. Dia menilai situasi nasional akibat penyebaran pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan dan tak terkendali. “Pelaksanaan Pilkada Serentak sangat tidak rasional untuk dilaksanakan pada Desember 2020 mengingat penularan Covid-19 terus terjadi dan bahkan meningkat. Sementara upaya-upaya meminimalisir penularan berjalan tidak optimal,” kata dia.

“Pemerintah segera mengambil celah dalam UU No.6 Tahun 2020 Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Pilkada,” saran dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua