Berita

Berjalan 2 Tahun, Moratorium Sawit Minim Capaian

Belum ada kasus tumpang tindih lahan yang dapat dituntaskan. Keterbukaan informasi dan data merupakan kunci untuk membenahi tata kelola sawit.
Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Tak hanya di tingkat pusat, Teguh melihat capaian pemerintah daerah juga minim. Dia menghitung hanya 5 provinsi dan 5 kabupaten/kota yang menyatakan komitmen. Ada 1 provinsi dan 3 kabupaten/kota yang membentuk kebijakan daerah. Sementara 19 provinsi dan 239 kabupaten/kota belum merespon kebijakan ini.

Direktur Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia, Tiur Rumondang, mencatat jumlah sertifikasi RSPO relatif meningkat, tapi ini tidak terkait dengan kebijakan moratorium yang diterbitkan pemerintah. Kendati perusahaan anggota RSPO yang melakukan sertifikasi itu meningkat, tapi konflik lahan masih terjadi dan sayangnya konflik ini belum dapat dituntaskan melalui kebijakan moratorium.

Tiur melihat kebijakan moratorium dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) digunakan pemerintah Indonesia sebagai alat untuk membenahi tata kelola sawit. Membandingkan dengan mekanisme RSPO, Tiur melihat kebijakan moratorium sawit tidak memiliki ukuran terhadap capaiannya.

Tiur menyebut untuk RSPO setidaknya ada 3 ukuran yang digunakan sebagai pedoman yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu Tiur menekankan pentingnya keterbukaan data dan informasi terkait sawit, sehingga seluruh pihak terutama publik bisa berkontribusi membenahi tata kelola sawit.

“Sawit bukan hanya milik pemerintah, tapi semua. Masyarakat bisa aktif berkontribusi membantu jika pemerintah membuka ruang untuk masuk (keterbukaan akses informasi dan data, red,” usulnya.

Berita Terkait