Selasa, 15 September 2020

Putusan MK, ‘Idu Geni’, dan Soal Bagian yang Mengikat Oleh: Fajar Laksono*)

​​​​​​​Mengingat berkekuatan mengikat, pertimbangan hukum putusan MK harus dijauhkan dari uraian yang sekadar mengandalkan otoritas atau diskresi hakim konstitusi dalam memutus.
RED
Fajar Laksono. Foto: RES

Ada ‘celetukan’ kawan dari seberang, “Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak mengikat. Itu cuma saran, karena yang mengikat itu amar. Terhadap pendapat itu, saya tidak kaget, tidak ‘gumun’. Pendapat macam itu muncul tak hanya belakangan ini. Tak juga hanya di sini, di Indonesia.

Diskursus globalnya sudah sejak lama. Jauh lebih tua dari umur putusan pertama MK sendiri. Dalam sejumlah kolom tanya jawab, pertanyaan itu juga sering muncul. Tapi jawabannya, mohon maaf, konvensional dan tak aktual basis pendekatannya, jadinya kerap tak memuaskan. Lantas, bagaimana memahami soal ini? Sebetulnya dari putusan MK (dalam perkara pengujian UU) bagian mana yang punya kekuatan hukum mengikat?

Trio Arus Pandangan

Ada tiga arus pandangan terkait hal itu. Masing-masing ditopang argumen pembenarannya. Ketiganya penting dibentangkan. Pertama, yang punya kekuatan mengikat ialah amar putusan. Titik. Kedua, selain amar, ratio decidendi dalam pertimbangan hukum juga mengikat. Ketiga, pertimbangan hukum putusan, seluruhnya bersifat mengikat.

Pada pendapat pertama dikatakan, misalnya oleh James Bradley Thayer (2005), tidak boleh ada pengadilan bertindak menjadi ‘penasihat’ bagi lembaga-lembaga negara lain. Memberikan putusan dengan pendapat atau pertimbangan hukum yang sifatnya nasihat, menurut Thayer, sama sekali bukan pelaksanaan fungsi kehakiman.

Maka dikatakan, putusan macam  itu tak mengandung kualitas kekuasaan kehakiman. Nasihat kata Thayer, tak memiliki kekuatan mengikat dan tidak berlaku. Jadi, siapapun tak perlu buang-buang waktu memahami putusan MK. Cukup baca amar saja, selesai. Dalam pengertian itu, nasihat yang diajukan MK, terutama yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum, lebih bersifat rekomendasi ketimbang perintah yang mengikat. Dengan demikian, pembentuk UU atau addressat putusan MK tak terikat pada pertimbangan hukum MK.

Di kelompok kedua, pertimbangan hukum putusan dipilah dua: ratio decidendi dan obiter dicta. Ratio decidendi merupakan bagian yang menjadi dasar atau alasan pokok MK dalam memutus dan itu yang mencetuskan amar. Ratio decidendi tak bisa dipahami terpisah dari amar. Maksudnya, bagian ini punya kekuatan mengikat secara hukum dan bernilai sebagai kaidah hukum. Bahkan, ia mengikat untuk masa depan.

Sementara, obiter dicta merupakan bagian pertimbangan hukum yangtak punya hubungan langsung dengan problem hukum perkara. Ia sekadar ilustrasi atau analogi untuk menyusun argumen guna menentukan pertimbangan hukum. Jadinya, rasio decidendi mengikat, sementara obiter dicta tidak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua