Selasa, 15 September 2020

Legislator Ini Pastikan Fungsi BI-OJK Tetap Sama

Tidak ada dewan moneter dalam draf Perppu Reformasi Keuangan yang beredar di masyarakat.
M. Agus Yozami
Foto: RES

Wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Keuangan masih menjadi perhatian publik. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi memastikan Perppu Reformasi Sistem Keuangan tidak mengatur dewan moneter, begitu juga fungsi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih tetap sama atau tidak ada peralihan kewenangan.

“Jadi draf yang beredar di luar itu kami pastikan (dari) hasil komunikasi informal bahwa tidak ada satu perubahan cukup signifikan,” katanya seperti dikutip Antara, Selasa (15/9).

Untuk itu, lanjut dia, DPR meminta agar pemerintah mensosialisasikan Perppu tersebut terlebih dahulu kepada publik. Ia mengharapkan dengan adanya pernyataan tersebut akan memberikan jaminan kepada pelaku pasar keuangan termasuk investor pasar modal terkait sistem keuangan di Tanah Air.

Adapun yang diarahkan di dalam Perppu tersebut, lanjut dia, sejumlah penguatan di antaranya kepada BI, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Misalnya, lanjut dia, penguatan dalam memudahkan syarat mendapatkan pinjaman jangka pendek bagi perbankan yang kesulitan likuiditas di BI, mengingat ada 12 jenis syarat dan dianggap rumit dalam situasi krisis.

Penguatan selanjutnya, kata dia, terkait peningkatan peran atau kebijakan dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Selain itu, juga ada penguatan dalam bentuk badan pengawas di OJK yang bisa mensupervisi dan memandu langkah regulator ini hingga solusi terkait sumber pendanaan di OJK yang mengandalkan iuran industri jasa keuangan. (Baca Juga: Menyoal Wacana Penerbitan Perppu Penataan dan Penguatan Sektor Keuangan)

Peran LPS juga akan diperkuat agar bisa melakukan penanganan di bank yang terindikasi bermasalah atau bank yang masuk dalam pengawasan intensif. Selama ini, LPS baru bisa berperan ketika bank itu dinyatakan bank gagal.

Namun, lanjut dia, untuk menentukan bank gagal, masih dilakukan pendalaman karena OJK menginginkan penentuan status tersebut diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS) ditambah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua