Selasa, 15 September 2020

Ahli: Pengunduran Diri Anggota Legislatif Ikut Pilkada Tak Halangi Hak Dipilih

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada haruslah dimaknai sebagai konstruksi hukum untuk mewujudkan demokrasi yang menjamin kesetaraan politik sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015.
Aida Mardatillah
Suasana di depan gedung MK saat sengketa pilkada. Foto: RES

Pengaturan kewajiban mengundurkan diri bagi angggota DPR, DPD, dan DPRD jika hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 huruf s UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) tidak menghalangi hak seseorang untuk dipilih.

Pandangan ini disampaikan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril sebagai ahli di sidang uji materi UU Pilkada yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (14/9/2020) sebagaimana dikutip laman MK. Sidang perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 ini digelar dengan kehadiran para pihak secara virtual sehubungan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan kembali di DKI Jakarta per 14 September 2020.

Ahli yang sengaja dihadirkan oleh Perludem sebagai Pihak Terkait ini menilai ketentuan kewajiban mengundurkan diri bagi anggota legislatif jika ingin menjadi peserta pilkada, lahir karena adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 mengenai kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD, DPRD dan kepala daerah yang masih menjabat. Hal tersebut sama sekali tidak menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri.

“Putusan inilah yang sebenarnya menjadi dasar para pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf s UU 10/2016. Ketentuan ini sebenarnya tidak menghilangkan hak seseorang untuk turut serta dalam pemerintahan. Jadi, kalau kita lihat ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf s itu tidak menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri karena pada dasarnya siapapun bisa mencalonkan diri,” ujar Oce melalui aplikasi Zoom.

Dalam keterangannya, Oce melanjutkan dalam sistem pemerintahan terdapat dua konsep pemberhentian dalam jabatan yakni pemberhentian atas kehendak diri sendiri dan pemberhentian yang diperintahkan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, Pasal 7 ayat 2 huruf s UU Pilkada terkait dengan dua model pemberhentian jabatan tersebut.

“Kalau kita lihat ketentuan itu, seorang anggota DPR/DPRD yang mencalonkan diri, mereka sebenarnya sudah menetapkan pilihan untuk mendaftarkan diri sebagai calon dalam pilkada, maka mereka mengundurkan diri secara sukarela. Jadi, ini adalah pilihan sadar sebetulnya, karena mekanisme ini sudah diketahui sejak awal,” jelas Oce. (Baca Juga: Ahli: Aturan Pengunduran Diri Anggota Legislatif Ikut Pilkada Diskriminatif)

Menurut Oce, konsep mengundurkan diri diatur oleh undang-undang berlaku bagi seorang pejabat publik seperti halnyaa kewajiban-kewajiban yang dimiliki anggota DPR, DPD, atau DPRD. Ia menyebut ketentuan a quo juga berlaku tidak hanya bagi anggota legislatif, melainkan juga bagi anggota TNI/Polri, PNS, pegawai BUMN/BUMD. Jika ketentuan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, justru menimbulkan diskriminatif.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua