Selasa, 15 September 2020

6 Usulan Terkait Amandemen UU Bank Indonesia

Namun rencana ini mendapatkan kritik dari para ekonom.
Fitri Novia Heriani
Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (FE UGM), Anggito Abimanyu. Foto: RES

Di tengah upaya untuk menangani pandemic Covid-19, pemerintah berencana untuk mengamandemen UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Sentral. Salah satu isu besar dari rencana ini adalah mengalihkan kembali fungsi pengawasan perbankan ke Bank Indonesia (BI) yang saat ini berada dibawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Keuangan (OJK).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislatif DPR pada Selasa, (15/9), dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (FE UGM), Anggito Abimanyu, menyampaikan bahwa amandemen UU BI dilakukan sebagai bagian dari reformasi pengelolaan makro ekonomi.

Dalam tiga kali periode krisis yang terjadi di Indonesia, BI selalu mengalami amandemen. Misalnya amandemen BI pada UU 3/2004 pada krisis 1998, amandemen UU 6/2009 melalui Perppu 2/2008 pada krisis 2008, begitu pula kemungkinan untuk melakukan revisi BI sesuai UU 2/2020 hasil Perppu 1/2020 saat krisis Covid-19.

Seperti di banyak negara, Anggito menyebut bahwa BI dapat ditransformasikan sebagai Bank Sentral yang tetap independen untuk bersinergi dengan Pemerintah (kebijakan fiskal) guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan dan BI dapat ditugaskan melakukan pembiayaan (defisit) APBN dan pengaturan sektor jasa keuangan, sementara OJK fokus pada pengawasan.

“Mandat dan kewenangan Bank Indonesia diperluas melalui amandemen UU Bank Indonesia,” demikian kata Anggito.

Terkait revisi ini, UU BI akan disesuaikan dengan Perppu 2/2008 dan Perpu 1/2020 terkait dengan pembiayaan darurat dan pembelian SBN di pasar perdana oleh BI. Dia pun mengusulkan enam poin revisi UU BI.

Pertama, terkait independensi. Independensi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter dan pilihan kebijakan pengaturan sektor jasa keuangan tetap akan dipertahankan, namun perlu disinkronkan dengan tujuan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka Panjang. (Baca Juga: Menyoal Wacana Penerbitan Perppu Penataan dan Penguatan Sektor Keuangan)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua