Rabu, 16 September 2020

Pengembalian Tugas OJK ke BI Dinilai Tidak Akan Efektif

Pengembalian tugas OJK ke BI dianggap tidak tepat karena mengembalikan tata kelola pengawasan seperti era Orde Baru.
Mochammad Januar Rizki
Foto: RES

Rencana pemerintah bersama DPR mengembalikan tugas pengawasan jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia terus mendapat berbagai kritikan. Rencana tersebut dianggap mubazir atau tidak berguna karena mengganggu stabilitas jasa keuangan saat ini. Terlebih lagi, saat pandemi Covid-19 rencana pengembalian tugas tersebut berisiko membahayakan perekonomian nasional.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Arman Nefi, mengatakan kebijakan pengembalian wewenang OJK ke BI merupakan langkah yang tidak bijak dan tidak efektif. Dia mengatakan setidaknya perlu waktu 6-7 tahun untuk mencapai kestabilan keuangan saat pengembalian OJK ke BI dilakukan pemerintah.

“Sebaiknya berpikir tenang saat ini karena berada dalam kondisi berat menghadapi Covid-19. Tidak elok mengubah lagi atau membubarkan lembaga besar (OJK) di tengah pertempuran seperti ini, saya pikir hold dulu biarlah ancaman Covid-19 berlalu,” jelas Arman, Rabu (16/9).

Menurut Arman, pembenahan tetap perlu dilakukan terhadap OJK dari sisi peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dia menjelaskan berbagai kasus kejahatan jasa keuangan tidak lepas dari lemahnya pengawasan OJK tersebut. (Baca Juga: Sejumlah Kekhawatiran Soal Pengembalian Tugas OJK ke BI)

“Ada kekurangan dan kelemahan iya, tapi saya lihat di SDM masalahnya. Sementara, mengenai kebijakan sudah bagus bahkan stabilitas keuangan mampu bertahan saat ini. Perbaikan pada SDM pun hanya di beberapa pihak saja,” jelas Arman.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan independensi BI merupakan poin paling penting untuk dijaga saat ini. Dia menilai untuk menjaga independensi tersebut perlu didukung dengan komunikasi kuat antara pemerintah dengan BI. Dengan komunikasi tersebut maka terjadi keseimbangan antara kepentingan fiskal dan moneter. Menurutnya, independensi BI saat ini sudah berjalan dengan baik khususnya dengan memiliki kewenangan menetapkan suku bunga acuan BI.

Kemudian, dia menjelaskan kehadiran OJK pada 2011 sebagai lembaga khusus pengawas jasa keuangan menjadi lebih baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dia menilai terdapat lembaga khusus tersebut menjadikan tugas pengawasan tersebut lebih efesien dibandingkan sebelumnya saat masih di BI. Saat terjadi pandemi Covid-19, sektor keuangan berada dalam kondisi baik merupakan salah satu hasil dari baiknya tata kelola kelembagaan sektor keuangan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua