Rabu, 16 September 2020

Mendorong Revisi UU PPHI Segera Masuk Prolegnas 2021

UU PPHI dinilai belum mampu mewujudkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Kementerian Ketenagakerjaan terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait rencana revisi UU PPHI.
Ady Thea DA
Diskusi daring bertema 'UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI: Berpihak Kepada Siapa?', Selasa (15/9). Foto: Istimewa

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi salah satu instrumen penting dalam praktik ketenagakerjaan. Selama ini mengacu UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga permohonan gugatan ke pengadilan hubungan industrial (PHI).  

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Prof Payaman Simanjuntak, mengatakan UU 2/2004 yang disahkan 14 Januari 2004 ini seharusnya berlaku 1 tahun sejak diterbitkan yakni 2005. Tapi, baru bisa berjalan efektif pada 2006. Dia menilai UU No. 2 Tahun 2004 ini memiliki kelemahan dalam praktik. Banyak perkembangan penyelesaian hubungan industrial dalam praktik yang belum masuk UU No.2 Tahun 2004.

Kata lain, menurutnya, UU No.2 Tahun 2004 belum mampu mewujudkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Padahal, dalam rangka merevisi UU No.2 Tahun 2004, UU ini berulang kali masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas sebelumnya, tapi tak kunjung dituntaskan.  

“Diharapkan UU No.2 Tahun 2004 dapat didorong untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021,” kata Prof Payaman Simanjuntak dalam diskusi secara daring bertema “UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI: Berpihak Kepada Siapa?yang diselenggarakan ILLCA/HKHKI, Selasa (15/9/2020). (Baca Juga: Pemerintah Diminta Terbitkan Aturan Perlindungaan Pelaku Hubungan Indutrial)  

Dalam UU No.2 Tahun 2004 mengatur 4 jenis perselisihan meliputi perselisihan hak; kepentingan; pemutusan hubungan kerja (PHK); dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.

Jika perundingan bipartit dianggap gagal, tahap selanjutnya salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan dan gagal itu. Dinas ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada para pihak untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Jika tidak memilih keduanya, penyelesaian dilakukan melalui mediator.

Payaman melihat selama 14 tahun berlakunya UU PPHI ini, penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase hampir tidak pernah difungsikan karena para pihak biasanya memilih mekanisme mediasi. Jika salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator terkait masalah perselisihan yang dihadapi, proses penyelesaian berikutnya ke pengadilan hubungan industrial (PHI).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua