Kamis, 17 September 2020

Eks Direktur PT Humpuss Didakwa Suap eks Anggota DPR Terkait Sewa Kapal

Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
Aji Prasetyo
Mantan Direktur PT. Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono mengenakan rompi oranye. Foto: RES

Mantan Direktur PT. Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono didakwa menyuap eks Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso sebesar 163.733 dolar AS (sekitar Rp2,4 miliar) dan Rp311.022.932 agar membantu PT HTK mendapat sewa kapal angkut dari PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Ia didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi mengatakan tujuan pemberian suap itu adalah agar Bowo Sidik selaku anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di Indonesia agar mau membantu PT HTK mendapatkan kerjasama pekerjaan pengangkutan dan/atau sewa kapal dengan PT. PILOG.

PT HTK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan penyewaan kapal untuk pengangkutan kimia cair, minyak dan gas. Perusahaan itu mengelola kapal M.T Griya Borneo yang sebelumnya punya kontrak dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) yaitu cucu perusahaan BUMN PT Petrokimia Gresik untuk pengangkutan amoniak selama 5 tahun sejak 2013-2018.

Namun pada tahun 2015 setelah perusahaan induk untuk BUMN bidang pupuk di Indonesia didirikan yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) maka kontrak kerja sama PT HTK diputus dan pengangkutan amoniak dialihkan kepada anak perusahaan PT PIHC yakni PT PILOG dengan menggunakan kapal MT Pupuk Indonesia.

Atas pemutusan kontrak itu, PT HTK keberatan dan masih ingin melanjutkan kontrak. “Terdakwa meminta Asty Winasty selaku Manajer Komersial PT HTK untuk mencari solusinya,” ujar jaksa Ikhsan. (Baca: KPK Terima 1.074 Aduan Bansos)

Menindaklanjuti hal itu, Asty lalu menghubungi pemilik PT Tiga Macan yaitu Steven Wang dan Steven pun menyarankan agar berkonsultasi dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso yang bermitra dengan BUMN dan punya akses ke PT PIHC sehingga dapat membantu keinginan Taufik. Pada 31 Oktober 2017, Taufik bertemu Steven Wang, Asty dan Bowo Sidik. Asty meminta bantuan Bowo agar PT PILOG menggunakan MT Griya Borneo yang dikelola PT HTK sedangkan kapal PT PILOG yaitu kapal MT Pupuk Indonesia akan dicarikan pasarnya, Bowo pun bersedia membantu dan minta kronologis kerja sama PT HTK dan PT PILOG.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua