Pemerintah telah menggulirkan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) untuk menghadapi pandemi Covid-19. Salah satu program terakhir yang dikeluarkan yaitu bansos sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku UKM. Bantuan tersebut diharapkan membantu UKM yang hampir seluruhnya terhenti kegiatan usahanya.
Sayangnya, program bantuan UKM dianggap masih tidak optimal mengingat masih sebagian besar bantuan tersebut belum diterima oleh pelaku usaha. Persoalan data menjadi penyebab utama bantuan tersebut dirasakan oleh pelaku UKM yang terdampak Covid-19 mengingat jumlah UKM bisa mencapai lebih 63 juta pelaku usaha. Artinya, terdapat 51 juta lebih pelaku UKM belum tersentuh bantuan Rp 2,4 juta.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan pemerintah seharusnya fokus memastikan berbagai bantuan sosial tersebut tepat sasaran kepada pelaku UKM. Selain itu, pemerintah juga diminta perlu menambah jumlah penerima bantuan UKM karena masih banyak pelaku usaha kecil yang belum tersentuh bantuan.
“Yang lebih rentan adalah UKM khususnya mikro karena porsi mereka 98 persen lebih terhadap total pelaku usaha Indonesia. Gelombang kebangkrutan dan pengangguran harus dicegah paling utama kelompok rentan yaitu masyarakat miskin, mikro dan sektor usaha informal,” kata Faisal, Kamis (17/9).
Menurutnya ketepatan sasaran bantuan tersebut akan berdampak terhadap penguatan perekonomian nasional. Sebab, dia menjelaskan krisis yang terjadi saat pandemi Covid-19 memukul sektor usaha kecil sangat keras sehingga kekurangan hingga kehilangan penghasilan. (Baca Juga: Percepat Penyaluran Jadi Fokus Kebijakan Bansos UMKM)
“Yang ditargetkan 12 juta itu sudah bagus tapi harusnya coverage lebih besar lagi dan lebih cepat,” jelas Faisal.
Ekonom CORE, Akhmad Akbar mengatakan tidak optimalnya bantuan UKM ini tidak lepas dari persoalan minimnya informasi dan ketersediaan data pelaku UKM. Menurutnya, pemerintah tidak sepenuhnya menjelaskan secara rinci dan luas mengenai bantuan UKM. Sehingga, masih terdapat kebingunan dari pelaku usaha yang ingin mengajukan penerimaan bantuan tersebut.