Kamis, 17 September 2020

Perdana Gugatan Pembatalan Surat Presiden, Majelis Hakim PTUN Didorong Lakukan Penemuan Hukum

Surat Presiden dalam proses legislasi yang diatur dalam UU PPP ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan konsep “persetujuan bersama” antara Presiden dan DPR dalam proses legislasi.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HOL

Mari sejenak melihat kelanjutan sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Selasa, (15/9) lalu. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari penggugat, hadir sejumlah ahli yang menyampaikan keterangannya terkait surat Presiden yang dikeluarkan kepada DPR untuk melakkan pembahasan RUU Cipta Kerja. 

Hingga kini, RUU “sapu jagad” ini terus dibahas oleh DPR dan perwakilan pemerintah. Meskipun banyak penolakan dari berbagai pihak yang menilai dari segi substansi, prosedur, bahkan momentum, RUU Cipta Kerja tidaklah tepat. Karena itu, Surat Presiden yang menugaskan perwakilan pemerintah melakukan pembahasan bersama DPR ikut dipersoalkan karena menjadi cerminan dari sikap politik presiden terhadap RUU kontroversial tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, yang menjadi salah satu ahli yang dihadirkan penggugat menyebutkan bahwasanya dalam rangkaian proses legislasi, Surat Presiden merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Karena itu Bivitri menyuratkan bahwa dalam konteks gugatan a quo, Surat Presiden merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibuat dalam suasana yang minim partisipasi.

“Dapat digugat ke pengadilan jika memang dibuat dengan proses yang tidak partisipatif. Keberadaan Surat Presiden tidak hanya dimuat dalam sebuah peraturan tata persuratan, melainkan dalam undang-undang,” ujar Bivitri kepada hukumonline, Rabu (15/9). (Baca: Urgensi Pengaturan Bank Tanah dalam RUU Cipta Kerja)

Terkait ini, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) mengatur, secara materil fungsi Surat Presiden dalam proses legislasi adalah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dari Presiden. UU PPP juga secara secara rinci mengatur jangka waktu respons selama 60 hari (Pasal 50 ayat (2)).

Menurut Bivitri, Surat Presiden dalam proses legislasi yang diatur dalam UU PPP ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan konsep “persetujuan bersama” antara Presiden dan DPR dalam proses legislasi. Karena itu, Surat Presiden dalam proses legislasi merupakan bagian dari wewenang konstitusional Presiden, dalam rangka menjalankan Kekuasaan Pemerintahan Negara, yang diatur dalam Bab III UUD 1945, khususnya Pasal 5 yang mengatur hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Karena itu, Bivitri menilai keputusan presiden untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Surat Presiden dalam proses legislasi, harus didului dengan proses pengecekan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maupun asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Bivitri mengingatkan, keberadaan kedua asas ini mensyaratkan keterbukaan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua