Jumat, 18 September 2020

Pengawasan PSBB Libatkan Preman, LBH Jakarta: Ini Menghina Hukum

Pelibatan ormas atau preman menandakan gagal paham terkait relasi penegakan hukum kepolisian dan peran masyarakat. Anggota Komisi III DPR meminta pengerahan para preman pasar dalam upaya pendisiplinan warga terkait penerapan protokol Kesehatan tidak terealisasi.
Ady Thea DA
Petugas menghukum warga yang melanggar protokol kesehatan saat pelaksanaan PSBB Jakarta pada April lalu. Foto: RES

Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan “rem darurat” melalui pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Senin (14/9) lalu untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Dalam rangka penegakan disiplin menerapkan protokol kesehatan, kepolisian melibatkan ormas sebagaimana dikutip berbagai media. Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menyebut akan merekrut jeger atau preman untuk menegakan disiplin.

Tujuan pelibatan preman itu menurut Gatot untuk menggiatkan pencegahan munculnya klaster pasar. “Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin, tapi tetap dikerahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis,” kata Gatot di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9) lalu seperti dikutip Antara.

Menanggapi hal itu, Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, menilai keliru jika ormas dan preman direkrut untuk membantu penegakan protokol kesehatan Covid-19. Pelibatan ini menunjukkan gagal paham mengenai partisipasi warga dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Baginya, peran partisipasi warga seharusnya bersifat persuasif melalui ajakan positif melalui medium kampanye, pendidikan, dan sosialisasi dengan melibatkan tokoh formal, dan informal dalam komunitas masyarakat seperti RT, RW, kepala kampung, tokoh agama, atau kelompok pedagang pasar atau organisasi kepemudaan.

Tapi ranah partisipasi warga sifatnya terbatas, tidak mencakup pengawasan dan pendisiplinan karena itu merupakan kewenangan pemerintah dengan aparat penegak hukum melalui penegakan ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan dan peraturan turunannya. Selain itu, Arif menilai rencana pelibatan preman ini ngawur, tidak masuk akal, menghina hukum, dan konstitusi.

“Indonesia negara hukum, bukan negara preman. Mencoba mengatasi masalah pandemi Covid-19 dengan pendekatan represif melalui penegakan hukum saja tidak tepat, apalagi melibatkan preman yang tidak kenal aturan. Gagasan ini merendahkan institusi kepolisian sendiri yang dimandatkan UU sebagai penegak hukum,” tegas Arif saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2020). (Baca Juga: Koalisi Ingatkan, Asal Kritik Kebijakan PSBB Berpotensi Melawan Hukum)

Arif juga mengingatkan kebijakan penanganan pandemi di Jakarta tidak bisa berdiri sendiri, karena arus mobilitas dan transportasi terkoneksi dengan daerah penyangga di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Perlu integrasi kebijakan penanganan pandemi yang sistematik dan terintegrasi dengan kebijakan di daerah penyangga DKI Jakarta.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua