Serentak Mencegah Kerumunan di Pelaksanaan Tahapan Pilkada Mendatang
Berita

Serentak Mencegah Kerumunan di Pelaksanaan Tahapan Pilkada Mendatang

Pemohon harus bisa optimalkan SIPS. Jangan datang ke kantor untuk mengajukan permohonan sengketa.

Oleh:
Moch. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi Pilkada. Foto: RES
Ilustrasi Pilkada. Foto: RES

Hingga saat ini korban akibat pandemi Covid-19 terus bertambah. Di saat bersamaan penyelenggara Pemilihan Kapala Daerah (Pilkada) ikut menjadi korban penularan pandemi Covid-19. Tidak kurang tiga orang anggota KPU RI dinyatakan positif mengidap Covid-19. Hal ini mendorong sejumlah pihak semakin gencar berupaya menekan angka penyebaran Covid-19.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan kerumunan yang melibatkan banyaknya masa sehingga terjadi kerumunan orang harus bisa dibatasi. Menurut Tito, hal ini harus bisa diterapkan pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terutama kampanye.

Menurut Tito, dirinya memperhatikan rencana pelaksanaan rapat umum dalam kampanye, selain itu konser dan sejumlah aktifitas dalam tahapan pilkada yang mengumpulkan orang banyak. Tito mengemukakan ketidaksetujuannya dengan pelaksanaan kedua metode kampanye tersebut.

“Kemendagri keberatan tentang itu dan kemudian segala sesuatu yang menimbulkan kerumunan itu yang berpotensi tidak bisa jaga jarak dibatasi,” ujar Tito dalam Webinar yang bertajuk Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi, Minggu (20/9).

Tito mengakui hal ini tentu saja membatasi calon-calon non petahan yang ingin mensosialisakan dirinya. Menurut Tito, popularitas dan elektabilitas calon non petahana juga mesti diperhatikan. Karena itu telah ada mekanisme rapat terbatas yang bisa digunakan sebagai sarana sosialisasi. (Baca: Perlunya Pakta Integritas Paslon Taati Protokol Kesehatan)

Tito sendiri dalam rangka menekan jumlah kehadiran orang dalam event-event kampanye menyebutkan telah mengusulkan agar pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang yang mesti jaga jarak dan juga mendorong kampanye daring karena menurut Tito, kampanye daring pun sebenarnya bisa menyerap banyak peserta.

“Memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas,” kata Tito.

Tags:

Berita Terkait