Selasa, 22 September 2020

Penghapusan Pasal 20 UU Paten dalam RUU Cipta Kerja Oleh: Prof. OK.Saidin*)

Penghapusan tersebut sebuah pertanda kemenangan kaum kapitalis di bumi Indonesia.
RED
Prof. Dr. OK. Saidin, SH.M.Hum. Foto: Istimewa

Hari-hari belakangan ini Balegnas sedang sibuk membahas RUU Cipta Kerja, yang dimuat dalam ratusan lembar kertas dan ratusan pasal itu. Salah satu yang tertera dalam RUU itu adalah yang termuat dalam Pasal 110 yang menghapuskan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Padahal pasal itu adalah "rohnya" Undang-Undang Paten yang menyambungkan substansi pelindungan paten dengan tujuan negara sebagaimana disepakati oleh The Founding Fathers bangsa ini yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni antara lain; melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan dihapuskannya Pasal 20 itu sebenarnya sama saja dengan mencabut UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten secara keseluruhan. Artinya UU Paten itu sudah tidak diuperlukan lagi.

Paten dan isu Global

Pelindungan paten telah menjadi isu global, sejak ditandatanganinya Marakesh Convention Tahun 1994 yang di dalamnya memuat instrumen ikutannya antara lain TRIPs Agreement aspek perdagangan kini tidak lagi berdiri sendiri tetapi dihubungkan dengan pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya Paten. Paten telah menjadi isu strategis, karena paten berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara pada produk-produk industri barang dan bahkan jasa yang digunakan dalam lalu lintas perdagangan.

Teknologi yang berhubungan dengan invensi baru yang akan diterapkan dalam dunia industri telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Akibatnya kekuatan ekonomi masyarakat dan dunia sangat tergantung pada kepemilikan paten. Dalam posisinya yang demikian, maka paten selalu menjadi sumber konflik antara negara kaya sebagai pemilik paten dengan negara yang sedang berkembang (developing countries), yang kerap kali sebagai negara konsumen.

Konflik juga berlangsung, antara pengusaha industri dengan pemilik paten yang berasal dari negara yang berada pada dua kutub yang berbeda di mana negara developing countries, kerap kali mendapatkan kesulitan untuk memperoleh lisensi. Bahkan untuk proses alih teknologipun melalui instrumen investasi negara developing countries kesulitan untuk mendapatkannya.

Biasanya pemilik paten berasal dari negara industri maju, sedangkan pengusaha yang akan menerapkan paten melalui lisensi kebanyakan berada di negara developing countries. Pemilik paten yang berasal dari negara majupun tidak dengan segera mendaftarkan patennya di negara developing countries, jika negara itu memuat syarat yang mereka anggap merugikan pemilik paten atau pemegang lisensi. Ketimpangan penguasaan teknologi dan kepemilikan paten kerap kali menjadikan negara developing countries menjadi tidak berdaya.

Ketika Negara developing countries, seperti Indonesia ingin melindungi kepentingan dalam negerinya, melalui instrumen hukum paten, maka tak pelak lagi Indonesia tak dapat menghindar dari tekanan asing. Itulah yang terjadi ketika Indonesia harus memulai penataan hukumnya melalui metode Omnibus law untuk menggalakkan investasi guna mengejar ketertinggalan Indonesia dalam membangunan ekonominya. Indonesia harus menghapus Pasal 20 UU No, 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sebuah pertanda kemenangan kaum kapitalis sekaligus melindungi kepentingan asing dalam pertarungan global.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua