Selasa, 22 September 2020

Mengintip Surat Dakwaan Jaksa Pinangki dari Pelimpahan Berkas Perkara

​​​​​​​Pinangki didakwa berlapis mulai dari suap, TPPU hingga pemufakatan jahat.
Aji Prasetyo
Pinangki Sirna Malasari (mengenakan rompi tahanan) saat dikawal petugas dari Kejaksaan Agung. Foto: RES

Pada Kamis, 17 September 2020 Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI bersama-sama dengan Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, melimpahkan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Terdakwa Pinangki Sirna Malasari (PSM) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pinangki yang sebelumnya merupakan seorang jaksa diajukan sebagai Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan kumulatif yaitu tipikor dan TPPU. Menariknya, Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono menerangkan sedikit duduk perkara yang akan didakwakan nanti.

Menurut Hari, awal perkara ini dimula sekira bulan November 2019, Pinangki selaku seorang Jaksa pada Kejaksaan Agung bersama-sama dengan penasihat hukum Joko Tjandra, Anita Kolopaking, dan seorang swasta yang juga Politisi Partai Nasional Demokrat (sudah dipecat) Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali di kantornya yang terletak di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat itu, Joko Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita Kolopaking untuk membantu pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung RI melalui Kejaksaan Agung. Tujuannya agar pidana terhadap Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Pernyataan setuju dari Joko ini cukup menarik sebab tidak dijelaskan siapa pihak yang menawarkan atau memberi saran tentang pengurusan fatwa itu.

“Atas permintaan tersebut, Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. dan Sdr. Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut dan Sdr. Joko Soegiharto Tjandra bersedia menyediakan imbalan berupa sejumlah uang sebesar AS$ 1 juta,” ujar Hari dalam keterangan persnya beberapa hari lalu. (Baca: Jaksa Pinangki Jadi "Pelengkap" Dugaan Keterlibatan Penegak Hukum di Kasus Djoko Tjandra)

Uang tersebut ditujukan untuk Pinangki dan kepengurusan berkaitan dengan kepentingan perkara itu akan diserahkan kepada Andi Irfan Jaya yang merupakan rekan dari Pinangki. Hal itu sesuai dengan proposal “Action Plan” yang dibuat oleh Pinangki dan diserahkan oleh Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra. Irfan Jaya sendiri sudah menjadi tersangka dalam perkara ini.

Selain itu, Pinangki, Andi Irfan, Joko Tjandra juga disebut telah bersepakat untuk memberikan uang sejumlah AS$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Joko Tjandra memerintahkan adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma (almarhum) untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya di Jakarta sebesar AS$500 ribu sebagai pembayaran muka 50% dari AS$1 juta yang dijanjikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua