Selasa, 22 September 2020

Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam RUU Penanggulangan Bencana

Diharapkan, pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki standar operasional prosedur atau kebijakan standar yang sama dalam penanggulangan bencana.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Penanggulangan bencana tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. Karena itu, koordinasi ini harus diperkuat dalam materi muatan draf Revisi Undang-Undang (RUU) No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mulai dibahas DPR bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebab, koordinasi pusat dan pemerintah menjadi kunci dalam jalannya penanggulangan bencana yang terintegrasi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amcolabora Institute, Nukila Evanty. Dia mengatakan kendala dalam penanggulangan bencana adalah soal kerja sama pemerintah pusat dan daerah yang tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini terkait kebijakan hulu hingga hilir dalam penataan ruang berbasis risiko bersama.

Baginya, koordinasi yang cepat dan kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan menjadi kunci penting dalam menanggulangi bencana agar dirasakan bagi para korban bencana. Itu sebabnya rumusan norma aturan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus diatur secara detil. “Harus diperkuat koordinasi pusat dan daerah,” ujar Nukila Evanty dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPD, Senin (21/9/2020). (Baca Juga: Empat Isu Krusial dalam RUU Penanggulangan Bencana)  

Perwakilan dari Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB), Untung Tri Winarso melanjutkan, pentingnya penyusunan rencana pembangunan pemerintah dan pusat. Termasuk menyusun rencana manajemen penanggulangan bencana. Dengan adanya koordinasi yang kuat, pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki standar operasional prosedur atau kebijakan standar yang sama dalam penanggulangan bencana.

“Tanggung jawab pemerintah pusat menyusun rencana pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan identifikasi, penilaian, dan evaluasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komite II DPD Hasan Basri menilai draf RUU Penanggulangan Bencana secara umum telah menambah sejumlah ketentuan lebih komprehensif dibandingkan UU 24/2007. Hal ini terlihat dari adanya penambahan ketentuan dan penjelasan terkait bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. “Pembagian peran pusat dan daerah yang menjadi lebih jelas dalam upaya menanggulangi jenis-jenis bencana itu,” kata dia.

Dia menyarankan agar penyusunan RUU Penanggulangan Bencana terintegrasi dengan UU lain.  Seperti, UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Misalnya, penting memetakan daerah bencana dan rawan bencana terkait aturan pembangunan Gedung (fisik) yang layak atau tidak layak huni. Dia mengusulkan adanya aturan sanksi bagi pejabat negara yang menerbitkan izin pembangunan di daerah rawan bencana bila terjadi kecerobohan yang berujung bencana di masa mendatang dalam draf RUU.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua