Rabu, 23 September 2020

Mengenal Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Bisnis

Penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa Inggris dapat digunakan dalam perjanjian bisnis dengan kondisi tertentu.
Mochammad Januar Rizki
Webinar Hukumonline Praktik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Komersial. Foto: HOL

Masyarakat perlu menyadari penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pemerintahan hingga bisnis sudah menjadi kewajiban. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa. Sehingga, posisi bahasa Indonesia lebih diutamakan dibanding bahasa asing lainnya, khususnya dalam perjanjian bisnis.

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian bisnis tercantum pada pasal 31 UU 24/2009 dan pasal 26 Ayat 1 Perpres 63/2019. Kedua pasal tersebut memuat redaksi serupa dengan bunyi “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Lantas, apakah perjanjian-perjanjian lintas batas yang melibatkan pihak-pihak asing maupun badan hukum asing atau penanaman modal asing (PMA) saat bertransaksi di Indonesia tetap diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia? Penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa Inggris dapat digunakan dalam perjanjian bisnis dengan kondisi tertentu. Hal ini mengacu pada pasal 26 ayat 2 Perpres 63/2019 menyatakan setiap perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Kata “juga” dalam pasal tersebut menandakan bahwa perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing dapat menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris pada ayat (2) tersebut sebagai padanan atau terjemahan perjanjian bisnis bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.

Lalu, saat terjadi perbedaan penafsiran, para pihak mengacu pada perjanjian yang mana? Ayat (4) pasal tersebut menyatakan dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan maka bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian. (Baca: Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia Dinilai Hambat Investasi)

“Kalau kontrak itu ada pihak asingnya seperti loan agreement dari kreditur luar negeri ke debitur Indonesia tentu saja mereka lebih nyaman untuk menandatangani perjanjian di bahasa yang mereka mengerti. Sehingga, diperbolehkan dengan sangat jelas, perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kalau terjadi inkonsistensi yang berlaku bahasa Inggris,” jelas Partner dari Kantor Hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP Law Firm) dalam webinar Hukumonline dengan topik "Praktik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Komersial", Selasa (22/9).

Indri melanjutkan penggunaan dua bahasa ini ditujukan untuk pihak asing dalam perjanjian bisnis. Sedangkan, bagi badan hukum penanaman modal asing (PMA), Indri menjelaskan aturan penggunaan dua bahasa tidak dijelaskan. Dia menyarankan penggunaan dua bahasa diterapkan namun saat terjadi perbedaan penafsiran mengacu pada perjanjian berbahasa Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua