Rabu, 23 September 2020

Saat Publik Ramai-ramai Menuntut Penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak

Jangan diteruskan asumsi bahwa kita mampu mencegah kerumunan.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR, Pemerintah, dengan Penyelenggara Pemilu pada Senin (21/9) dinilai mengecerakan sebagian kalangan. Fakta dimana penyebaran Covid-19 yang terus membesar, termasuk tingginya angka kematian akibat Covid-19 seolah tidak cukup menjadi alasan bagi DPR, Pemerintah, dan penyelengga untuk menunda pelaksanaan Pilkada. Hingga tanggal 21 September, secara nasional setidaknya 9.667 orang meninggal karena COVID-19, dan 248.852 orang lainnya terinfeksi.

Tahapan Pilkada 2020 dengan hari pemungutan suara tanggal 9 Desemeber 2020 mendatang, tetap dipaksakan terus berjalan. Kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, Anggota KPU, Ilham Saputra, Ketua Bawaslu, Abhan, dan Ketua DKPP, Muhammad tersebut dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat luas.

Suara-suara yang meminta penundaan pelaksanan pilkada faktanya tidak hanya datang dari organisasi masyarakat sipil, tapi juga datang dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah di dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, meminta agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda, karena keselamatan masyarakat jauh lebih penting.

Sebelumnya Komnas HAM telah merekomendasikan untuk menunda pelaksaanaan Pilkada dan DKPP telah menerima lebih dari 50 petisi dari masyarakat yang meminta Pilkada ditunda. (Baca Juga: Bawaslu Temukan 50 Daerah Rawan Tinggi dalam Konteks Pandemi Covid-19)

Pilkada yang dipaksakan ditengah pandemi menimbulkan fakta yang memprihatinkan yakni pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada telah banyak yang positif terjangkit covid-19, diantaranya 60 orang bakal pasangan calon (data KPU pertanggal 10 September 2020), 163 orang jajaran Bawaslu, mulai dari Sekretariat Bawaslu RI hingga panwaslu kecamatan dan panwaslu desa/kelurahan (data Bawaslu RI pertanggal 21 September 2020), 21 orang staf KPU RI dan terakhir 3 orang Komisioner KPU RI termasuk Ketua KPU RI terjangkit covid-19 serta sejumlah Ketua/Komisioner KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa N Agustyati, menyebutkan bahwa keputusan rapat kerja Komis II DPR tersebut sangat mengecewakan. Menurut perempuan yang kerap di sapa Ninis ini, permintaan penundaan yang datang dari masyrakat sipil bukan hanya terkait waktu pelaksanaan pilkada menunggu usainya Pandemi, melainkan agar aspek-aspek teknis pilkada dapat disiapkan lebih maksimal.

“Karena situasi masih belum membaik, ada fakta banyak penyelenggara pemilu yang terinfeksi covid. Tentu kita tidak ingin angka ini terus naik,” ungkap Ninis dalam jumpa pers yang disiarkan secara daring, Selasa (22/9)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua