Rabu, 23 September 2020

Melihat Rumusan Lembaga Pengelola Investasi dalam RUU Cipta Kerja

Investasi pemerintah pusat yang dilakukan oleh LPI yang dananya dapat bersumber dari aset negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau sumber lainnya. Posisi Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Pengarah sekaligus anggota untuk mengawasi LPI yang diisi lima orang dewan komisioner.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol

Pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja terus berlangsung antara Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah serta DPD di parlemen. Salah satu poin penting dalam draf RUU Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola investasi (LPI) sebagaimana tertuang dalam Bab X Pasal 156 RUU Cipta Kerja. Perumusan soal apa dan bagaimana LPI ini menjadi diskusi menarik.

Anggota Perumusan LPI, Robertus Bilitiea mengatakan menyusun rumusan norma LPI perlu membandingkan lembaga sejenis di banyak negara. Termasuk sifat yang dimiliki sebuah negara ataupun privat (perusahaan). Dia menilai, dari aspek skema investasi tak ada standardisasinya. Namun setidaknya terdapat dua jenis yang dapat dianalisa. Pertama, menyoal sisi investasinya. Kedua, bermitra dalam berbisnis.

“Cara yang paling sederhana, kita bersama mitra langsung masuk ke perseroan terbatas membentuk sebuah perusahaan patungan,” ujarnya, Selasa (22/9/2020). (Baca Juga: Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja terhadap Publik)

Berdasarkan hasil kajian, LPI nantinya secara ketatanegaraan tidak masuk dalam nomenklatur kementerian/lembaga. Namun, LPI sebatas sebagai badan hukum yang mengelola aset privat yang berasal dari negara. LPI secara organisasi murni menjalankan bisnis semata.

Yang pasti, investasi pemerintah pusat yang dilakukan oleh LPI yang dananya dapat bersumber dari aset negara, aset badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau sumber lainnya. Sedangkan aset negara dan aset BUMN yang dijadikan investasi pemerintah pusat pada LPI dapat dipindahtangankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi aset lembaga yang kemudian menjadi milik dan tanggung jawab lembaga.

Staf Perumusan LPI, Adytio melanjutkan pembentukan LPI untuk mewujudkan rencana pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil kajian pemerintah, seringkali ditemukan setiap kenaikan investasi 1 persen berdampak terhadap peningkatan pertumbuan ekonomi sebesar 0,3 persen.

Lalu, setiap kenaikan angka 0,3 persen pertumbuhan ekonomi, berdampak terhadap penciptaan kesempatan lapangan pekerjaan sebesar 0,16 persen. Menurutnya, bila berhasil menarik investasi dalam jumlah AS$ 2 juta di kuartal III 2020 misalnya, diprediksi dapat menyerap 22 ribu tenaga kerja.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua