Rabu, 23 September 2020

Resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Ciderai Prinsip Otonomi Daerah

Dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai kekuasaan tersentralisasi berpotensi memunculkan kelompok kepentingan di seputar pengambil keputusan, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau menyuburkan praktik oligarki.
Ady Thea DA
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus dibahas Badan Legislasi, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tengah pandemi Covid-19 belum berakhir. Sebagai lembaga negara mewakili seluruh daerah, DPD terus mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja terkait kepentingan daerah. Sebab, sebagian kewenangan pemerintah daerah bakal dipangkas/diambil alih pemerintah pusat terutama dalam hal perizinan. 

Anggota DPD Daerah dari Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mencatat ada 11 klaster pembahasan RUU Cipta Kerja, salah satunya administrasi pemerintahan. Dari 79 UU yang terdampak dalam RUU Cipta Kerja, dua diantaranya UU tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintah Daerah.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu mengatakan secara umum ketentuan yang ada dalam RUU Cipta Kerja arahnya resentralisasi dan dikhawatirkan mengancam otonomi daerah. Agustin menjelaskan pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja yang terdiri dari lima 5 hal.

Pertama, terkait Pasal 162 RUU, sikap mempertegas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 tidak melihat peran pemerintah daerah yang berhak menjalankan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 18 UUD RI Tahun 1945 dan UU Pemerintah Daerah. Kedua, Pasal 163 RUU Cipta Kerja menutup celah pendelegasian pelaksanaan UU ke lembaga tinggi negara lainnya dan perda karena didelegasikan hanya lewat PP atau Perpres.








Pasal 18 UUD Tahun 1945



(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.



(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.


Ketiga, Pasal 164 RUU Cipta Kerja mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam membuat perda yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya karena kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemda untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.

“Ketentuan ini mengurangi kewenangan pemda membentuk perda sesuai karakter wilayahnya,” kata Agustin Teras Narang dalam diskusi secara daring yang diselenggarakan PSHK Indonesia bertema “Problem Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja”, Selasa (22/9/2020). (Baca Juga: Dampak Negatif RUU Cipta Kerja di Mata Anggota Panja)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua