Kamis, 24 September 2020

60 Tahun UU Pokok Agraria Oleh: Henry Sinaga*)

Ada 10 argumentasi yang dapat diberikan terkait urgensi pencabutan dan penarikan UUPA dari peredaran lalu lintas hukum di Indonesia.
RED

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dapat disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA) tahun ini genap berusia 60  tahun (24 September 1960 – 24 September 2020). Di usia yang ke 60 tahun ini, UUPA dihadapkan kepada sejumlah pertanyaan: Seberapa jauh UUPA telah mencapai tujuannya? Apakah UUPA masih tetap valid secara hukum? Apakah UUPA masih dapat mengakomodir dan menjawab tuntutan perkembangan masyarakat? Masih layakkah UUPA dipertahankan? Perlukah UUPA direvisi? Haruskah UUPA dicabut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adalah cabut dan tarik UUPA dari  peredaran lalu lintas hukum di Indonesia, mengapa begitu? Sedikitnya ada 10 argumentasi yang dapat diberikan terkait urgensi pencabutan dan penarikan UUPA dari peredaran lalu lintas hukum di Indonesia.

Pertama, dalam rangka melaksanakan: (a) Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang berbunyi “Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini”.

(b) Huruf j angka 2 Lampiran Bidang Politik dan Keamanan, Keputusan MPR RI No.5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada Pimpinan MPR RI untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, yang berbunyi “Majelis menyarankan kepada Presiden untuk bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membahas undang-undang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang akan berfungsi sebagai undang-undang pokok.”

(c) Pasal 1, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, yang berbunyi “Dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pertanahan Nasional melakukan langkah-langkah percepatan penyusunan Rancangan Undang-undang Penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundangundangan lainnya di bidang pertanahan.”

Kedua, UUPA telah gagal dalam mencapai tujuannya, yaitu sebagai dasar bagi pembentukan hukum agraria nasional. Fakta hukum membuktikan, bahwa UUPA tidak lagi dipergunakan sebagai dasar bagi pembentukan hukum agraria nasional, UUPA hanya dipergunakan sebagai dasar bagi pembentukan hukum tanah atau pertanahan saja.

Ketiga, UUPA adalah salah satu penyebab kerancuan atau kekacauan norma hukum di Indonesia, sebagai contoh kerancuan yang ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), yakni kerancuan dasar hukum pembentukan kedua Peraturan Presiden tersebut dan kerancuan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua