Kamis, 24 September 2020

Mempersoalkan Predikat Badan Peradilan Bagi Korps Adhyaksa dalam Revisi UU Kejaksaan

Harus ada revisi juga terhadap UU lain sebagai badan peradilan karena disebut dalam penjelasan pasal yang sama dalam UU Kekuasaan Kehakiman.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Foto: Dok. Hol/Sgp

Kelompok masyarakat sipil menemukan sejumlah aspek yang akan menimbulkan problem dari substansi revisi Undang-Undang Kejaksaan yang saat ini tengah berada di DPR. Oleh karena itu, ada tuntutan agar pembahasan revisi UU Kejaksaan dilakukan secara terbuka dan partisipatif agar tidak mengulang kesalahpembahasan beberapa UU yang telah disahkan sebelumnya.

Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Tioria Pretty, Sthepanie menyebut kembali problem pengesahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang minim melibatkan partisipasi publik sebagai alasan kekhawatiran pihaknya. Lebih jauh, menurut Pretty, terdapat substansi dari revisi UU kejaksaan yang perlu dikritisi.

“Dari draft yang kita dapat ditemukan beberapa hal yang menimbulkan tanda tanya,” ujar Pretty saat dihubungi hukumonline, Kamis (24/9).

Pretty mengungkapkan pihaknya menyoroti penggunaan frase badan peradilan kepada lembaga kejaksaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 RUU tersebut yang menyebutkan Kejaksaan adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Menurut Pretty, UUD maupun UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. (Baca: Jaksa dan Keluarga akan Mendapat Perlindungan Hukum)

Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Kejaksaan sebagai Badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Namun menurut Pretty, hal ini tidak berarti bisa menjadikan kejaksaan dipersamakan sebagai badan peradilan. Konsekuensi logis dari penyebutan Kejaksaan sebagai badan peradilan tentunya adalah diperlukan pula revisi terhadap UU Kepolisian, UU Advokat dan UU Pemasyarakatan—sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman—untuk menyebut ketiganya sebagai badan peradilan.

“Harus ada revisi juga nih terhadap UU yang lain sebagai badan peradilan karena mereka disebut dalam penjelasan pasal yang sama dalam UU Kekuasaan kehakiman,” ungkap Pretty.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua