Jumat, 25 September 2020

Pencemaran Nama Baik UU ITE yang Turut Mengancam Akademisi

Kriminalisasi masyarakat bahkan civitas academica mengganggu berbagai aspek kehidupan manusia khususnya pemenuhan HAM.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Penegakan hukum kasus-kasus jeratan pidana pencemaran nama baik pada Undang Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi pro-kontra dalam dunia hukum. Meski memberi perlindungan hukum atas reputasi atau nama baik individu, namun ketentuan pencemaran yang tercantum pada UU ITE rawan disalahgunakan hingga berujung kriminalisasi.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat sederet kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE yang menjerat para akademisi antara lain dosen Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Ramsiah Tasruddin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Gowa. Ramsiah dilaporkan oleh rekannya sendiri, Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi di kampus yang sama atas dugaan tindak pidana penghinaan melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo. pasal 45 ayat (3) UU ITE pada tahun 2017 lalu.

Kriminalisasi juga dialami dosen Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi yang divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Saiful dipidana atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Atas kasus tersebut, dia divonis 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Selain kedua kasus tersebut, terdapat berbagai kasus lain yang juga telah menjerat para civitas academica.  Ancaman pidana tersebut tentunya menghilangkan inti dari pendidikan yang seharusnya menjunjung kebebasan berpendapat, menyampaikan ekspresi hingga penyampaian kritik membangun. (Baca Juga: Antisipasi Penyalahgunaan Data Pribadi Akibat Penggunaan Metode Kampanye Daring)

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Herlambang P Wiratraman mengatakan fenomena sanksi pidana terhadap dosen yang menyampaikan kritik sehatnya melalui media sosial merupakan kemunduran dari penegakan hukum. Terlebih lagi dalam kasus tersebut, dosen yang dijadikan tersangka menyampaikan kritiknya pada grup WhatsApp yang sifatnya tertutup untuk publik seperti yang terjadi pada kasus Saiful.

Herlambang, dosen yang telah melakukan riset mendalam terhadap UU ITE tersebut, menyatakan kritikan yang disampaikan Saiful merupakan penyampaian ekspresi melalui media sosial. Menurutnya, kemajuan teknologi mendorong masyarkat berkomunikasi secara daring atau online. Tidak terdapat perbedaan antara komunikasi secara online dan luring atau offline. Sehingga, Herlambang mengatakan kebebasan berekspresi tersebut merupakan hak asasi manusia dan harus dilindungi oleh hukum.

“Terutama pada kasus Pak Saiful dan Bu Ramsiah, sebenarnya bukan kasus berdiri sendiri tapi rupanya berkait dengan kasus kebebasan akademis. Jelas dalam kasus ini mengancam kebebasan akademis karena itu sebagian kerangka fundamental dalam mengembangkan kebijakan akademik,” jelas Herlambang dalam diskusi online “UU IE dan Ancaman Kriminalisasi Kebebasan Berinternet”, Kamis (24/9).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua