Jumat, 25 September 2020

Rezim Pasar Bebas di RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional

Diplomasi ekonomi internasional Pemerintah Jokowi saat ini terus memassifkan liberalisasi ekonomi dengan membuka akses pasar bagi perdagangan barang, jasa, dan investasi.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada Kamis (24/9), menjadi momentum kelompok masyarakat untuk semakin menguatkan desakannya terhadap Pemerintah dan DPR untuk menghentikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Desakan ini dirasa relevan dengan momentum Hari Tani Nasional karena RUU Cipta Kerja diniliai mengadopsi rezim pasar bebas dan akan mengancam masa depan petani nasional.

Bagaimana tidak? Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini, tercatat ada 79 Undang-Undang Nasional yang akan direvisi maupun ketentuannya akan dihapus dalam RUU Cipta Kerja. Termasuk pengubahan empat Undang-Undang disektor pangan dan pertanian yang diubah karena harus menyesuaikan dengan kebijakan World Trade Organization (WTO).

Empat Undang-Undang itu di antaranya, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan World Trade Organization (WTO) akibat kekalahan Indonesia dari gugatan Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brazil terkait kebijakan impor pangan.

Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik,  menegaskan RUU Cipta Kerja telah mengadopsi rezim pasar bebas yang ditetapkan oleh WTO. Menurut Maulana, hal ini dibuktikan dengan substansi RUU Cipta Kerja yang membuka liberalisasi impor pangan seluas-luasnya dan menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Rahmat menilai hal ini akan membawa ancaman serius bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional. Sementara di saat yang sama, negara dinilai tidak peduli dengan keberlanjutan nasib petani dan pangan nasional. Tidak hanya itu, membuka keran impor pangan membawa dampak serius pada inflasi pangan dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil. (Baca: Melihat Rumusan Lembaga Pengelola Investasi dalam RUU Cipta Kerja)

“Negara importir pangan akan sulit mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiahnya,” ujar Maulana dalam keterangannya kepada hukumonline, Kamis (24/9).

Dia melanjutkan, dengan terus dikebutnya pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah dan Parlemen ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi yang hari ini terus memusatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi investasi asing yang berbasis pada sumber daya alam. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketimpangan penguasaan sumber daya alam, termasuk didalamnya adalah penguasaan hak atas tanah untuk kepentingan investor.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua