Sabtu, 26 September 2020

Mencabut Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja Dinilai Langkah Tepat

Bakal diatur dalam UU tersendiri. Namun pemerintah tetap mengusulkan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan di kawasan ekonomi khusus, seperti diperkenankannya perguruan tinggi asing membuka kampusnya di kawasan ekonomi khusus.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pembahasan RUU. Hol

Lantaran desakan dari beberapa pihak, akhirnya pemerintah meminta Panitia Kerja RUU Cipta Kerja untuk mencabut klaster pendidikan. Ada beberapa alasan agar klaster pendidikan dicabut dari RUU Cipta yakni kekhawatiran komersialisasi dunia pendidikan; ketiadaan jaminan pendidikan bermutu dan terjangkau dari segi pendanaan; alasan geografis.

“Pemerintah mengusulkan kepada Panja untuk mencabut ketentuan mengenai empat UU (tentang pendidikan, red) untuk dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja,” ujar Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian, Elen Setiadi  dalam rapat Panja RUU Cipta Kerja di ruang Badan Legislasi (Baleg), Kamis (24/9). (Baca Juga: Legislator Ini Tolak Sentralisasi Bidang Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja)

Dia mengatakan aturan tentang pendidikan kembali ke UU existing. Nantinya, soal klaster pendidikan bakal dibahas dalam (revisi) UU tersendiri. Tapi yang pasti, pemerintah pusat tetap mengusulkan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan di kawasan ekonomi khusus yang bersifat limitatif. Dengan begitu, kontrol atau pengawasan pelaksanaan pendidikan di kawasan ekonomi khusus dapat dilakukan sepanjang waktu oleh pemerintah. Usulan pemerintah pun diaminkan Baleg.

Keputusan menarik klaster pendidikan dari draf RUU Cipta Kerja setelah pembahasan berjalan alot. Apalagi sejumlah fraksi partai bersepakat menolak pengaturan klaster pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja dengan sejumlah alasan. Alhasil, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) klaster pendidikan berstatus pending.

Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law yang mengubah, menghapus, atau membuat rumusan norma baru dari sejumlah UU. Dalam klaster Pendidikan terdapat empat UU yakni UU No. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Merespon usulan pemerintah, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan keputusan pemerintah menarik klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja langkah tepat. Apalagi banyak pihak dan pegiat pendidikan menyuarakan penolakan klaster pendidikan dimasukan dalam RUU Cipta Kerja. Pemerintah memang mesti mendengar aspirasi publik, elemen masyarakat, ataupun mayoritas fraksi yang menolak dalam pembahasan.

Anggota Baleg DPR Taufik Basari menilai pemerintah telah mengakomodir permintaan publik dan sejumlah fraksi. Dia menilai dengan menarik sub klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja dapat menjaga agar tidak terjadi komersialisasi pendidikan yang dapat memberatkan rakyat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua