Senin, 28 September 2020

Fintech Lending, Mencoba Memahami Makna TKB90 Oleh: Yosea Iskandar*)

TKB90 digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan fintech dalam menyelenggarakan proses penyelesaian kewajiban pembayaran nasabah peminjam kepada nasabah pemberi pinjaman dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.
RED
Yosea Iskandar. Foto: Istimewa

Data statistik OJK mengenai perkembangan fintech lending atau pinjaman online bulan Juli 2020 mencatat Tingkat Keberhasilan Bayar 90 (TKB90) industri ini adalah sebesar 92,01%, turun 5,06% dari tahun sebelumnya. TKB90 digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan fintech dalam menyelenggarakan proses penyelesaian kewajiban pembayaran nasabah peminjam kepada nasabah pemberi pinjaman dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jika suatu fintech memiliki TKB90 100%, berarti seluruh pinjaman nasabah peminjam melalui platformnya berhasil dilunasi dengan baik. Semakin tinggi persentase TKB90 semakin baik kinerja fintech tersebut.

Formula perhitungan TKB90 adalah 100% dikurangi persentase tingkat gagal bayar nasabah peminjam di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Sementara persentase tingkat gagal bayar adalah outstanding pinjaman di atas 90 hari berbanding outstanding pinjaman keseluruhan.

Dengan demikian apabila TKB90 adalah sebesar 92,01% maka tingkat gagal bayar atau wanprestasi sektor ini adalah sebesar 7,99%. Tampak jauh lebih tinggi dari non-performing loan atau NPL perbankan yang hanya sebesar 3,2% untuk bulan yang sama. Tetapi memang kedua hal ini bukan perbandingan yang setara atau apple-to-apple karena jenis kredit yang disalurkan fintech lending memang berbeda dengan perbankan yang merupakan gabungan dari consumer loan dan kredit korporasi.

Dengan adanya transparansi sebagai prinsip dasar perlindungan pengguna dalam Peraturan OJK No.77/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara fintech wajib mempublikasikan tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam mereka masing-masing. Namun prinsip transparansi tersebut tentu tidak berarti banyak bagi konsumen atau calon nasabah apabila tidak disertai penjelasan memadai atau edukasi lebih lanjut mengenai informasi yang diberikan.

Ada pihak yang menafsirkan bahwa bila suatu fintech yang memiliki TKB90 sebesar (misalnya) 90% menawarkan imbal hasil atau bunga (misalnya) 25% maka rata-rata bunga yang akan diperoleh pemberi pinjaman adalah 15%. Artinya sekalipun ada risiko ketidakberhasilan pembayaran sebesar 10%, masih ada selisih keuntungan sebesar 15% karena imbal hasil yang ditawarkan adalah 25%. Penafsiran seperti ini akan memperlihatkan potensi keuntungan yang ada masih jauh di atas bunga tabungan bank.

Mengingat bisnis model atau skema pinjam meminjam fintech lending yang sama sekali berbeda dengan perbankan, pemahaman tersebut menjadi kurang tepat. Hal ini dapat berdampak pada cara memandang industri secara keseluruhan, setidaknya memberikan harapan yang keliru bagi calon pemberi pinjaman.

Perlu diperhatikan bahwa TKB90 adalah hasil rata-rata dari seluruh outstanding portofolio pinjaman yang dikelola fintech sebagai suatu kesatuan usaha. Akan tetapi berbeda dengan bank, secara hukum fintech dalam skema peer-to-peer lending bukanlah pihak dalam perjanjian pinjam meminjam. POJK 77/2016 menegaskan bahwa fintech adalah penyelenggara yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua