Senin, 28 September 2020

Catatan KSP Tentang Rancangan Perpres Pelibatan TNI Menangani Terorisme

Terpenting yang perlu diatur untuk menangani terorisme harus berbasis skala/skema tingkat ancaman dan lembaga yang tepat menetapkan skala ancaman itu adalah BNPT.
Ady Thea DA
Ilustrasi TNI: HGW

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme masuk kategori operasi militer selain perang (OMSP). OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 7 ayat (1) UU TNI mengatur tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Penjelasan pasal 7 ayat (1) UU TNI menyebut ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa.

Antara lain berbentuk aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. Mengacu ketentuan tersebut perempuan yang disapa Dani itu menilai TNI mengatasi terorisme yang potensi ancaman dan daya hancur tinggi.

Pasal 43i ayat (3) UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantarasan Tindak Pidana Terorisme mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Sekalipun pelibatan TNI ini diatur melalui Perpres, tapi Dani menegaskan pelaksanaan OMSP harus mengacu pasal 7 ayat (2) UU TNI.

Karena itu, perlu diatur dalam tingkat (skala) ancaman terorisme seperti apa pelibatan TNI bisa dilakukan. “Pelibatan TNI ada batasannya, dikendalikan oleh politik sipil dengan mekanisme check and balances yang baik,” kata Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi daring yang diselenggarakan Imparsial, Kamis (24/9/2020) kemarin. (Baca Juga: Draf Perpres Pelibatan TNI Tangkal Terorisme Diusulkan Memuat 7 Prinsip Ini)

Dani mengatakan sedikitnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait batasan pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Pertama, dikendalikan otoritas sipil. Kedua, bentuknya tugas perbantuan, bukan tugas utama. Ketiga, berdasarkan gradasi ancaman dan wilayah yang tidak dapat dijangkau aparat penegak hukum. Dia mencatat selama ini praktik OMSP dalam rangka mengatasi terorisme sudah berjalan, misalnya pembebasan warga negara Indonesia yang disandera Abu Sayyaf di Filipina, dan operasi Tinombala.

Menurut Dani, Perpres harus disusun cermat, konsisten, dan selaras dengan UU. Berbagai pihak telah menyampaikan masukan, antara lain menyebut pentingnya batasan pelibatan TNI; jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan; soal pendanaan dan lainnya. Proses selanjutnya pembahasan Perpres akan dilakukan di DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua