Senin, 28 September 2020

RUU Cipta Kerja Tak Mengenal Jenis Upah Minimum Sektoral

Pemerintan akhirnya hanya menyepakati upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Pemerintah tak bersepakat dengan ketentuan upah minimum padat karya.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol

Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah terus mengebut pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Meski hari libur, RUU Cipta Kerja pun terus dibahas bersama pada Sabtu (26/9) dan Minggu (27/9) kemarin. Salah satu poin penting dari pembahasan klaster ketenagakerjaan, tentang meniadakan rumusan norma pengaturan upah minimum sektoral dalam peraturan perundang-undangan (UU Ketenagakerjaan),

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan bila skema pengaturan upah minimum sektoral sudah terlanjur diberikan perusahaan, maka skema yang diberikan itu tidak boleh dicabut, agar pekerja tidak mengalami degradasi pendapatan yang biasa diterima setiap bulannya.

“Terkait upah sektoral ini yang paling penting, apa yang diterima hari ini oleh pekerja tidak boleh berkurang kalau kemudian RUU Cipta Kerja ini disahkan (menjadi UU, red),” ujarnya dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja dengan pemerintah dan DPD, Minggu (27/9/2020).  (Baca Juga: Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja terhadap Publik)

Andi melanjutkan ada kesepakatan pemerintah dan DPR tak akan menghapus ketentuan upah minimum baik upah minimum provinsi maupun minimum kabupaten/kota dalam UU Ketenagakerjaan dengan RUU Cipta Kerja. Keputusan itu yang paling penting karena pekerja maupun pengusaha harus mendapat kepastian hukum tentang adanya kenaikan upah yang diterima pekerja setiap tahunnya. “Kepastian akan kenaikan upah itu yang paling penting dalam norma ini,” ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan dengan adanya keputusan tidak menghapus ketentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, maka diharapkan upah pekerja saat ini tidak dikurangi sama sekali. “Prinsipnya, pemerintah setuju untuk menjamin tidak ada degradasi terhadap penghasilan yang existing sekarang,” ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Bili menelisik Pasal 93 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenal beragam jenis upah. Seperti upah minimum provinsi/kabupaten/kota dan sektoral; upah lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah menjalankan hak waktu istirahat kerjanya (upah cuti), dan lain-lain. Melalui beberapa jenis upah itu, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh guna memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

Sementara pengaturan upah menimum sektoral provinsi (UMSP) selama ini diatur secara detil melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Aturan UMS diatur dalam Pasal 13 dan 14. Sementara upah minimum sektor kabupaten/kota (UMSK) diatur dalam Pasal 15 dan 16.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua