Selasa, 29 September 2020

8 Orang Aparat Peradilan Meninggal Karena Covid-19

Dari jumlah 340 aparat pengadilan yang terpapar Covid-19, 99 orang diantaranya dirawat di rumah sakit, sedangkan 241 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Dan 103 orang dinyatakan sembuh.
Aida Mardatillah
Petugas saat menyemprotkan disinfektan di ruang sidang pengadilan. Foto: RES

Sejak munculnya kasus positif Covid-19 di PN Surabaya pada Juli lalu, kasus positif Covid-19 terus merembet ke beberapa pengadilan lain yang menimpa aparat pengadilan, seperti pimpinan pengadilan, hakim, panitera, hingga pegawainya. Mengutip https://corona.mahkamahagung.go.id/, hingga Senin (28/9/2020) tercatat sebanyak 8 aparatur pengadilan meninggal dunia karena terpapar virus corona (Covid-19).

Selain itu, tercatat 340 aparat pengadilan terpapar Covid-19. Dari jumlah 340 itu, 99 orang diantaranya dirawat di rumah sakit, sedangkan 241 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Dan 103 orang dinyatakan sembuh. Melansir pemberitaan sejumlah media, belum lama ini, sejumlah aparat pengadilan kembali terpapar Covid-19. Alhasil, tindakan yang dilakukan berupa penutupan layanan pengadilan (lockdown) yang bersangkutan.

Seperti Pengadilan Negeri (PN) Bekasi di-lockdown dari 22 September sampai 28 September 2020. PN Cibinong di-lockdown pada 24-30 September 2020; PN Karawang juga di-lockdown dari 24 September hingga 1 Oktober 2020. Sedangkan PN Pelalawan di-lockdown pada 24-30 September 2020. Satu ASN di PN Tarakan positif terkena Covid-19, sehingga di-lockdown dari 25 September hingga 1 Oktober 2020.

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan mencatat hingga 2 September 2020, ada sekitar 86 aparat pengadilan positif Covid-19 tersebar di 18 pengadilan seluruh Indonesia. Yakni PN Surabaya, PA Lumajang, PN Semarang, PA Lubuk Pakam, PA Deli Serdang, PA Surabaya, PN Gorontalo, PA Kendari, PN Jakarta Barat, PA Bukit Tinggi, PN Amlapura, PN Pare-Pare, PA Praya, PN Denpasar, PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Serang, dan PN Bangil. (Baca Juga: Respon MA atas Maraknya Aparatur Pengadilan Positif Covid-19)

Salah satunya di PN Jakarta Pusat dikabarkan sejumlah aparaturnya terpapar positif Covid-19. Dari salinan keputusan Ketua PN Jakarta Pusat yang diperoleh Hukumonline, setidaknya ada 11 orang yang diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari termasuk 1 orang hakim yang telah disebut dalam pemberitaan sebelumnya. Sisanya ada pejabat pengadilan yang merupakan hakim, hakim yang mengadili perkara, kepala bagian, panitera pengganti, juru sita pengganti hingga 4 orang nonpegawai negeri.

Salah satu hakim yang terpapar Covid-19 adalah Sofyan Basir yang pernah mengadili perkara korupsi advokat Fredrich Yunadi dan kasus Jiwasraya yang masih proses persidangan. Setelah itu, PN Jakarta Pusat saat itu memutuskan untuk tidak membuka pelayanan selama 7 hari, terhitung mulai 25 Agustus s.d. 1 September 2020 lalu.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan selama ini jika ada aparatur pengadilan yang terjangkit positif Covid-19, maka pengadilan tersebut ditutup sementara selama seminggu untuk dilakukan sterilisasi melalui penyemprotan disinfektan dan para aparat pengadilan dan hakim dilakukan rapid test dan swab test.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua