Selasa, 29 September 2020

Hasil Pembahasan Aturan PKWT dan Outsourcing dalam RUU Cipta Kerja

Ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT dan outsourcing akan diatur lewat peraturan pelaksana (PP). Kenaikan upah minimum akan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas, upah minimum sektoral dihapus.
Ady Thea DA
Ilustrasi. HGW

Pemerintah dan DPR hampir menyelesaikan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dan saat ini sedang dilakukan sinkronisasi serta membenahi tata bahasa oleh tim kecil, Demikian penjelasan Anggota Panja RUU Cipta Kerja, Obon Tabroni, dalam diskusi secara daring yang diselenggarakan PSHK Indonesia bertema “Permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing dalam RUU Cipta Kerja,” Senin (28/9/2020).

Dia mengatakan awalnya pemerintah mengusulkan ketentuan tentang PKWT dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain/alih daya (outsourcing) dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus melalui RUU Cipta Kerja. Pemerintah tidak mengatur ketentuan PKWT dan outsourcing itu dalam RUU Cipta Kerja karena diserahkan kepada mekanisme pasar. (Baca Juga: Melek Omnibus Law II: Menyol Fleksibilitas Aturan PKWT Outsourcing)

Tapi dalam perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja, Obon mengungkapkan ketentuan PKWT dan outsourcing perlu diatur dalam RUU Cipta Kerja karena terkait banyak aspek, seperti jenis pekerjaan dan jangka waktu berlakunya perjanjian. Selain itu, RUU Cipta Kerja memberi iming-iming bagi buruh berstatus PKWT berupa kompensasi ketika kontraknya berakhir. Tapi tidak diatur berapa besaran kompensasi tersebut.

Hal ini tercantum dalam Pasal 61A RUU Cipta Kerja. Aturan ini mewajibkan perusahaan memberi kompensasi kepada pekerjanya jika PKWT berakhir, paling sedikit masa kerja 1 tahun yang besarannya diatur Peraturan Pemerintah (PP).

Misalnya, dalam Pasal 56 ayat (3-4) RUU Cipta Kerja memasukkan prinsip “kesepakatan para pihak” (pekerja dan pengusaha) mengenai jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang teknisnya diatur Peraturan Pemerintah (PP). Sebab, RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 yang mengatur persyaratan PKWT. Misalnya, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu; pekerjaan sekali selesai atau sementara; penyelesaiannya paling lama 3 tahun atau bersifat musiman.

Soal outsourcing, atau penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur Pasal 64 UU No.13 Tahun 2003, Obon menjelaskan awalnya pemerintah merasa tidak perlu campur tangan karena hal ini dianggap sebagai business to business (perjanjian bisnis perdata). Namun, akhirnya ketentuan ini tetap harus diatur dalam RUU Cipta Kerja karena terkait perlindungan hak buruh/pekerja.  

Apalagi, MK melalui putusan No.27/PUU-IX/2011 telah memandatkan 2 model outsourcing. Pertama, hubungan kerja antara buruh dan perusahaan outsourcing berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan perlindungan buruh outsourcing.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua