Selasa, 29 September 2020

MK ‘Rombak’ Pemilihan dan Tetapkan Masa Jabatan Pimpinan Pengadilan Pajak

Ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh hakim pajak dan diusulkan oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan Ketua MA untuk 1 masa jabatan selama 5 tahun.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 8 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terkait mekanisme pemilihan pimpinan pengadilan pajak. Dalam putusannnya, Mahkamah menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan pajak inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai ketua dan wakil ketua pengadilan pajak diangkat oleh Presiden dari dan oleh hakim (pajak), selanjutnya diusulkan Menteri Keuangan dengan persetujuan Ketua MA untuk masa jabatan selama 5 tahun.

“Menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan, ‘Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung’, bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim (Pajak, red) yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri (Keuangan, red) dengan persetujuan Ketua MA untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun’,” ucap Ketua MK Anwar Usman saat membacakan Putusan MK No. 10/PUU-XVIII/2020, Senin (28/9/2020).

Sedangkan, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima pengujian Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak terkait pembinaan organisasi, administrasi, keuangan pengadilan pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Artinya, pengelolaan dan kedudukan pengadilan pajak masih tetap di bawah Kementerian Keuangan. Teks asli Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.”

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan pengadilan pajak masih berada pada pembinaan Kementerian Keuangan. Namun, apakah pembinaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak termasuk? Mahkamah menilai para hakim dalam menjalani tugasnya sudah barang tentu saling berinteraksi satu sama lain dan berhubungan lain dalam kehidupan sehari-hari dan mendalami karakter masing-masing hakim itu sendiri.

“Jika ada pemilihan pimpinan sebuah badan peradilan, ketua dan wakil ketua pengadilan sebenarnya para hakim sudah bisa memilih atau menentukan hakim yang mana untuk dipilih menjadi pimpinannya. Sehingga, tidak memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam pemilihan dan memilih ketua,” kata Mahkamah dalam putusannya. (Baca Juga: Pemerintah: Mekanisme Pengangkatan Pimpinan Pengadilan Pajak Konstitusional)

Bagi Mahkamah, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi menganggu independensi seorang hakim dan mengarah pada subjektivitas personal yang akan dipilih menjadi pimpinan dengan tujuan tertentu, khusus menguntungkan kepentingannya. Menurut Mahkamah, pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan berarti Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak karena hakim bebas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dengan pertimbangan ini, keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasi pemilihan ketua/wakil ketua (dari oleh para hakim pajak, red) yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua MA. Dan, terkait pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dengan sendirinya (otomatis), keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua