Rabu, 30 September 2020

Penyelesaian Sengketa dalam PMSE Oleh: Muhamad Ali Hasan*)

​​​​​​​Dalam praktiknya banyak platform Indonesia yang transaksinya dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Konsumen dalam negeri namun syarat dan ketentuan justru memilih hukum asing jika terjadi sengketa.
RED
Muhamad Ali Hasan. Foto: Istimewa

Sejak Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, banyak pertokoan maupun mal yang menghentikan kegiatannya guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Hal ini pun telah banyak mengubah pola transaksi di masyarakat dari yang sebelumnya berbelanja secara konvensional (offline) menjadi transaksi secara online.

Selain itu kemajuan teknologi dan kemudahan akses menjadi faktor utama tumbuhnya transaksi secara online. Meskipun transaksi secara online memberikan kemudahan bagi konsumen, namun hal ini juga mempunyai potensi permasalahan di kemudian hari yang di antaranya adalah sejauh mana pertanggungjawaban penyedia sistem elektronik/market place dalam transaksi online serta penyelesaian sengketa bilamana terjadi permasalahan hukum.

Kontrak Elektronik dan Hubungan Hukum PMSE

Transaksi secara online dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mendefiniskan PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dalam transaksi konvensional, bilamana terjadi permasalahan pada proses transaksi tentu konsumen akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban langsung kepada penjual karena proses transaksi dilakukan secara langsung antara konsumen dengan penjual tanpa melalui perantara. Sedangkan dalam transaksi e-commerce bilamana terjadi permasalahan pada proses transaksi seringkali pihak yang pertama kali dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen bukanlah penjual melainkan pihak penyedia sistem elektronik/market place.

Berbeda dengan proses transaksi konvensional yang pada umumnya hanya melibatkan dua pihak yakni konsumen dengan pelaku usaha, suatu proses transaksi e-commerce dapat melibatkan banyak pihak yakni: konsumen, pelaku usaha, penyedia sistem elektronik/market place, payment gateway, hingga jasa pengiriman. Banyaknya pihak yang terlibat dalam suatu proses transaksi e-commerce juga menimbulkan kesulitan bilamana terjadi permasalahan dalam proses transaksi tersebut dan menentukan pihak mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Sebagai contoh bila konsumen melakukan pembelian suatu barang namun hingga waktu yang ditentukan barang tersebut tidak sampai kepada konsumen atau barang yang diterima berbeda dengan barang yang dipesannya. Dalam hal ini konsumen harus terlebih dahulu menelusuri di manakah permasalahan tersebut terjadi apakah karena kesalahan penjual, penyedia sistem elektronik/market place, payment gateway, atau jasa pengiriman.

Dalam PMSE sebelum terjadinya hubungan hukum dalam transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen terlebih dahulu akan mengikatkan dirinya dengan penyedia sistem elektronik/market place dengan cara menyetujui setiap syarat dan ketentuan (terms & condition) yang dibuat oleh penyedia sistem elektronik dalam bentuk kontrak elektronik dengan model perjanjian baku. Bilamana konsumen tidak menyetujui sebagian atau seluruh klausul dalam syarat dan ketentuan maka konsumen tidak dapat menggunakan aplikasi lebih lanjut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua