Rabu, 30 September 2020

Pilihan Proses Eksekusi Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Hingga Fidusia

Mulai dengan cara litigasi, permintaan eksekusi ke pengadilan, penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, hingga melalui bawah tangan atas dasar kesepakatan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Rofiq Hidayat
Narasumber dalam Webinar Hukumonline bertajuk 'Seluk-Beluk Jaminan dalam Perjanjian Kredit dan Mitigasi Risikonya', Selasa (29/9). Foto: RES

Hukum kebendaan dan pelaksanaan eksekusi atas objek hak jaminan kebendaan tak bisa dipisahkan. Dalam praktik eksekusi atas objek jaminan kebendaan kerap menemui kendala/hambatan terutama dalam hal hutang-piutang dengan jaminan kebendaan. Lantas, seperti apa idealnya eksekusi terhadap jaminan khusus kebendaan ini, seperti eksekusi jaminan hipotek, eksekusi hak tanggungan, dan eksekusi jaminan fidusia?

Founder Ivan Almaida Baely & Firmansyah (IABF) Law Firm, Almaida Askandar menerangkan jaminan kebendaan dapat diberikan oleh debitur atau pihak ketiga berupa jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek kapal. Jaminan hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak berupa kapal yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.

Debitur kerap mengalami kesulitan dalam hal pembayaran utang. Biasanya objek barang/kebendaan menjadi jaminan secara hukum mesti dalam penguasaan kreditur setelah debitur tak sanggup memenuhi pembayaran utangnya. Praktiknya, tidak semudah yang dibayangkan terutama dalam proses eksekusi jaminan hipotek kapal.

Menurutnya, pemegang hipotek bila menghendaki eksekusi dapat menempuh upaya penemuhan pembayaran utang melalui proses litigasi dengan sejumlah cara. Misalnya, mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri (PN) sesuai kompetensi relatif. “Dengan cara menarik debitur sebagai tergugat,” ujar Almaida Askandar dalam Webinar Hukumonline bertajuk “Seluk-Beluk Jaminan dalam Perjanjian Kredit dan Mitigasi Risikonya”, Selasa (29/9/2020).

Melalui gugatan ke PN ini, tentu bakal ada proses pemeriksaan yang cukup panjang yang membutuhkan waktu dan energi. Mulai tahap pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian (saksi dan surat-surat), kesimpulan sampai putusan. Namun terhadap putusan PN, terbuka peluang upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

“Bisa tahunan untuk sampai mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Sangat tidak efektif dan efisien jika pemegang hipotek (kreditur, red) menempuh cara penyelesaian litigasi ini. Upaya ini bukan pilihan yang tepat,” kata dia. (Baca Juga: Apakah Semua Benda Dapat Jadi Jaminan Utang)

Cara lain, kata Melda begitu biasa disapa, dengan mengajukan permintaan/permohonan eksekusi ke pengadilan. Sebab, sertifikat hipotek kapal memiliki titel eksekutorial (irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, red). Bila debitur cedera janji, maka pemegang hipotek dapat langsung meminta fiat eksekusi kepada Ketua PN setempat melalui empat tahapan. Pertama, atas permohonan ini pengadilan mengeluarkan aanmaning (surat peringatan). Kedua, penetapan sita eksekusi. Ketiga, penetapan lelang.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua