Rabu, 30 September 2020

Problem Hukum Implementasi Doktrin Business Judgment Rule dalam Perkara Pidana

Perbedaan konsep antara penerapan BJR di Indonesia yang berdasarakan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas dengan BJR sebagaimana yang dipahami negara-negara common law.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Pendiri yang juga Partner pada kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Chandra M Hamzah. Foto: HOL

Ada yang menarik dalam diskusi daring yang diselenggarakan hukumonline pada Kamis (24/9) lalu. Dalam diskusi yang bertema Implementasi Doktrin Business Judgment Rule dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan, diungkap problem hukum implementasi doktrin BJR dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di pengadilan. Pasalnya, BJR sendiri pada dasarnya merupakan doktrin impunitas bagi pengurus perusahaan.

Di negara asalnya yang menganut sistem hukum common law, BJR merupakan doktrin hukum yang dalam penggunaannya dimaknai sebagai ukuran bagi hakim untuk menolak melakukan penilaian terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi. Oleh karena itu, penggunaan BJR memiliki konsekuensi bagi penuntut untuk membuktikan dalam proses pengambilan keputusan, Direksi tidak menerapkan prosedur BJR.  

“Jadi itu alasan yang digunakan oleh hakim untuk menolak (tuntutan),” ujar Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang.

Pendekatan berbeda, menurut Rasamala, ketika melihat ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dirinya menilai maksud dari pasal 97 ayat (5) adalah menjadikan BJR untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan Direksi/Komisaris benar sesuai prinsip BJR atau tidak.

Dengan kata lain, Pasal 97 ayat (5) yang mengatur penggunaan iktikad baik, kehati-hatian, ketiadaan benturan kepentingan, serta langkah-langkah pruden dalam pengambilan keputusan oleh pengurus dalam hal ini direksi atau komisaris, digunakan untuk mengukur proses pengambilan keputusan, bukan sebagai alasan hakim mengesampingkan pertanggung jawaban pengurus perusahaan sebagaimana yang diterapkan di negara-negara common law.

Pendekatan BJR menurut Pasal 97 UU perseroan Terbatas yang seperti ini dikonfirmasi oleh Hakim Agung Kamar Pidana pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surya Jaya. Menurut Surya Jaya, dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang menghadirkan pengurus BUMN, perlu memperhatikan rambu-rambu Pasal 97 ayat 5 UU Perseroan Terbatas.

“Ada rambu  yang harus penuhi agar BJR yang dilakukan dapat diterima dan 4 indikator dalam pasal 97 ayat 5 yang menjadi indikator utama penerapan BJR dalam konteks yang ada dalam UU PT,” terang Surya Jaya. (Baca: 2 Pakar Sepakat ‘Mens Rea’ Inti Keabsahan Business Judgment Rule)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua