Kamis, 01 October 2020

Eksepsi Pinangki, Tepis Keterlibatan Jaksa Agung hingga Singgung Kehidupan Pribadi

Pinangki menyatakan penyebutan nama tersebut bukan berasal darinya.
Aji Prasetyo
Pinangki Sirna Malasari mengenakan rompi tahanan saat dikawal petugas. Foto: RES

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari mengajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Agung RI. Salah satu isi dalam nota keberatan atau eksepsi miliknya yaitu berkaitan dengan adanya sejumlah nama yang ikut terseret dalam perkara ini termasuk mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan juga Jaksa Agung ST Burhanudin.

Dalam sepucuk surat yang ditulis tangan, Pinangki menyampaikan permohonan maafnya atas terseretnya dua nama tersebut. Menurutnya dalam proses pemeriksaan ia tidak pernah mengetahui dan membuat Action Plan untuk menghindari eksekusi Joko Soegiarto Tjandra yang berujung terbawanya nama Hatta Ali dan Jaksa Agung. (Baca: Jaksa Pinangki Disinyalir Bukan Pemain Tunggal)

Saya tegaskan, sangat menyesal terkait ada nama-nama yang terbawa atau disebut selama ini. Saya tidak pernah sekali pun menyebut nama-nama teresbut dalam pemeriksaan karena memang saya tidak pernah mengetahui action plan. Apalagi membuat action plan tersebut. Namun saya meminta maaf kepada Bapak Hatta Ali dan Bapak Burhanudin yang namanya disebut-sebut dalam permasalahan hukum yang saya hadapi,” ujar Pinangki dalam suratnya.



Kuasa hukum Pinangki, Jefri Moses dari NKHP Lawfirm menyampaikan hal yang sama. Ia berpendapat surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dengan menyebut banyaknya pihak-pihak yang seakan-akan terseret dalam kasus ini, bukanlah dari pernyataan kliennya. Namun ia menuding ada sejumlah pihak yang sengaja mau mempermasalahkan Pinangki dengan seolah-olah dengan sengaja menyebut para pihak yang dimaksud.

“Terdakwa sejak awal dalam penyidikan menyampaikan tidak mau menimbulkan fitnah bagi pihak-pihak yang namanya selalu dikait-kaitkan dengan Terdakwa,” pungkasnya. (Baca: Ini Uraian Dakwaan Berlapis Jaksa Pinangki)

Sementara terkait dua nama itu ia Jefri juga memberikan klarifkasi dengan menyatakan Hatta Ali dan ST Burhanudin sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan ia kembali menegaskan kliennya tidak pernah menyebutkan nama keduanya dalam proses penyidikan dan penuntutan. Meskipun untuk proses penuntutan sendiri sebenarnya baru saja dimulai.

“Terdakwa hanya tahu Bapak Hatta Ali sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung namun tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan beliau. “Terdakwa hanya tahu Bapak ST Burhanudin sebagal atasan/laksa Agung dl institusi tempat Terdakwa bekeria, namun tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan beliau,” jelasnya.

Kehidupan Pribadi

Selain memberikan klarifikasi mengenai adanya dugaan keterlibatan Jaksa Agung dan Hatta Ali, Pinangki melalui penasihat hukumnya juga menepis tudingan mengenai gaya hidup berlebihan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai seorang jaksa. Ia menjelaskan kliennya menikah secara resmi pada tahun 2006 dengan seorang Jaksa bernama Djoko Budiharjo.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua