Kamis, 01 October 2020

Legislator Ini Usul Penyusunan PP dengan Metode Omnibus Law

Agar tidak terlampau banyak terbitnya PP dalam RUU Cipta Kerja. Namun, pemerintah masih berupaya mengarah pada upaya mengintegrasikan dengan mengklaster jenis PP seragam atau kodifikasi.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih terus dibahas antara pemerintah dan DPR. Sejak awal draf RUU Cipta Kerja hingga pembahasan setiap substansi yang diatur tak luput dari persoalan dan menimbulkan berbagai pertanyaan dari sejumlah pihak termasuk dari kalangan DPR sendiri. Salah satunya hal yang menjadi sorotan yakni delegasi banyaknya pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan RUU Cipta Kerja.         

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Benny Kabur Harman mengusulkan agar pembentukan sejumlah PP sebagai delegasi atau amanat RUU Kerja hendaknya juga menggunakan metode omnibus law. Sebab, melihat draf RUU Cipta Kerja, ada sekitar puluhan PP yang harus dibuat pemerintah.  

“Saya usulkan dan tantang, jangan UU-nya saja yang menggunakan omnibus law, tapi PP-nya juga omnibus law. Namun menjadi lebih praktis RUU Cipta Kerja hanya memiliki satu PP sebagai PP ‘sapu jagat’,” ujar anggota Panja RUU Cipta Kerja Benny Kabur Harman dalam rapat dengan pemerintah dan DPD dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Senin (28/9/2020) kemarin. (Baca Juga: Menyoal Aturan Penyelarasan Peraturan di Bawah UU dalam RUU Cipta Kerja)  

Usulan ini merespon rumusan norma Pasal 173 huruf a draf RUU Cipta Kerja yang menyebutkan, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Peraturan Pemerintah yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.”

Benny menilai pembuatan PP oleh pemerintah dalam waktu satu bulan hal yang mustahil. Sebab, faktanya dalam sejumlah UU yang mengamanatkan pembentukan PP oleh pemerintah banyak tidak rampung atau molor penyelesaiannya. Namun, rumusan norma Pasal 173 huruf a RUU Cipta Kerja ini semestinya dijadikan momentum agar pemerintah bergerak cepat. Apalagi, pemerintah sangat berkepentingan dengan implementasi RUU Cipta Kerja ini.

“Kalau nanti ganti pejabat repot, tidak jadi lagi PP-nya. Jadi momentum ini harus digunakan. Tapi, kalau bisa satu PP sapu jagat. Jangan sampai molor-molor karena alasan ini itu. Prestasi bukan melihat seberapa banyak UU dibuat, tapi seberapa besar UU applicable bisa dilaksanakan,” ujar politisi partai Demokrat itu.

Selain itu, ada rumusan norma baru dari Pasal 173 huruf a RUU Cipta Kerja ini yaitu “Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan ini selambat-lambatnya 30 hari atau satu bulan setelah RUU ini disahkan menjadi UU oleh presiden.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua