Jumat, 02 October 2020

Jangan Tertukar, Ini Bedanya DPD dan DPRD!

Berbagai perbedaan DPD dan DPRD mulai dari kedudukan mereka di sistem pemerintahan, syarat calon anggota, hingga fungsi dan tugasnya.
CT-CAT

Masih bingung bagaimana membedakan DPD dengan DPRD? Tenang saja. Di Melek Hukum kali ini, LIA akan menguraikan berbagai perbedaan DPD dan DPRD mulai dari kedudukan mereka di sistem pemerintahan, syarat calon anggota, hingga fungsi dan tugasnya. Yuk, simak ringkasannya dalam Melek Hukum kali ini!

 

Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke http://www.hukumonline.com/klinik, tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawaban dulu, ya!

 

1. Kedudukan

Selengkapnya: Perbedaan Tugas dan Wewenang DPD dengan DPRD – bit.ly/DPDdanDPRD

 

2. Keanggotaan

Selengkapnya: Perbedaan Tugas dan Wewenang DPD dengan DPRD – bit.ly/DPDdanDPRD

 

3. Fungsi

Selengkapnya: Perbedaan Tugas dan Wewenang DPD dengan DPRD – bit.ly/DPDdanDPRD

 

4. Tugas dan Wewenang I

Selengkapnya: Perbedaan Tugas dan Wewenang DPD dengan DPRD – bit.ly/DPDdanDPRD

 

5. Tugas dan Wewenang II

Selengkapnya: Perbedaan Tugas dan Wewenang DPD dengan DPRD – bit.ly/DPDdanDPRD

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”) – bit.ly/UUD45;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 17/2014”) – bit.ly/UU17_2014  sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 17/2014 (“UU 42/2014”)  - bit.ly/UU42_2014 sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17/2014 (“UU 2/2018”) – bit.ly/UU2_2018 sebagaimana yang telah diubah ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU 17/2014 (“UU 13/2019”) - bit.ly/UU13_2019.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua