Rabu, 07 Oktober 2020

​​​​​​​“One Roof System” dan Peradilan Pajak Oleh: Hani Adhani*)

Sistem kekuasaan kehakiman terpadu menjadi kunci utama dalam upaya menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang akan dikeluarkan oleh badan peradilan.
RED
Hani Adhani. Foto: Istimewa

Sejak kekuasaan kehakiman dibahas oleh para founding fathers dalam pembahasan amandemen konstitusi (UUD 1945), salah satu pembahasan yang cukup menarik dan menjadi perdebatan hingga saat ini adalah terkait dengan penerapan sistem kekuasaan kehakiman terpadu (one roof system) dalam kekuasaan kehakiman.

Sistem kekuasaan kehakiman terpadu menjadi kunci utama dalam upaya menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang akan dikeluarkan oleh badan peradilan. Selain itu, tentunya kekuasaan yang merdeka yakni independen dan imparsial juga menjadi bagian yang akan selalu menjadi penopang kepastian hukum dan keadilan.

Apabila kita melihat secara seksama original intens amandemen Konstitiusi Indonesia, perdebatan tentang one roof system akhirnya mengerucut menjadi Pasal 24 UUD 1945 sebagai berikut:


  1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

  2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan  umum, lingkungan peradilan  agama, lingkungan  peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

  3. Badan­badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang­undang.

Dalam Pasal 24 tersebut setidaknya ada empat hal penting yang merupakan ide besar dan menjadi bagian kunci dalam pembahasan amandemen UUD 1945 yakni  kemerdekaan kekuasaan kehakiman, penegakan hukum dan keadilan, dan sistem peradilan terpadu. Ide tersebut setidaknya pernah terungkap dalam pembahasan amandemen konstitusi oleh para tokoh bangsa saat itu.

Judicial Review UU Pengadilan Pajak

Terkait dengan isu “one roof system”, beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 28 September 2020, MK kembali memutus perkara judicial review UU Pengadilan Pajak yang dalam pertimbangan hukumnya membahas secara detail tentang bagaimana pengaturan sistem peradilan terpadu dalam dataran yang lebih praktis.

Dikutip dari laman MK, perkara dengan nomor registrasi 10/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh tiga orang hakim Pengadilan Pajak yakni Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto dan Redno Sri Rezeki. Ketiga hakim tersebut mengajukan permohonan pengujian UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945. Dalam uraian permohonannya, ketiga hakim tersebut menyatakan telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlaku Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua