Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
Agar tujuan dari pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.
Berangkat dari kebutuhan tersebut Hukumonline.com akan menyelenggarakan Webinar Hukumonline 2020 yang berjudul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang harus Dipahami Pelaku Usaha” yang akan diselenggarakan pada Kamis, 22 Oktober 2020, melalui platform Zoom Webinar.
Dalam webinar ini, akan hadir narasumber yang kompeten dalam bidangnya yang akan memaparkan mengenai pengadaan barang dan jasa, narsumber tersebut adalah Patria Susantosa yaitu merupakan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) dan juga, Irawari Hermawan yang merupakan Managing Partner dari Hermawan Juniarto & Partners.
Kami membuka pendaftaran diskusi ini bagi yang berminat, terutama bagi perusahaan dan firma hukum. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served!Jika Anda tertarik, silakan klik di sini.
Sebagaimana diketahui, agar prosedur pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi semua pihak.
Oleh karena itu, aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa sangat perlu dipahami. Pemahaman tersebut lebih kepada aspek hukum sehingga dapat mewujudkan penegakan prisip-prinsip dasar sesuai kerangka peraturan perundangan yang berlaku.
Selain itu, banyak perubahan yang terdapat dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perubahan tersebut akan mengubah pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Setiap perubahan dalam pengadaan barang dan jasa, harus dipahami secepatnya untuk menghindari masalah hukum yang mungkin terjadi.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.