Kamis, 08 October 2020

Ironi KPK, Protes Korting Putusan MA Tapi Terima Vonis Rendah Koruptor

​​​​​​​KPK juga kerap menuntut rendah para terdakwa korupsi.
Aji Prasetyo
Sidang pembacaan putusan dengan cara daring (online) mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai terdakwa. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkali-kali mengungkapkan kekecewaannya atas potongan yang diberikan Mahkamah Agung terhadap para terpidana tindak pidana korupsi pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). KPK bahkan menyebut hal itu adalah fenomena yang memprihatinkan dan menjadi trend bagi MA untuk memangkas hukuman koruptor yang mengajukan PK.

“Bagi KPK ini cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum dalam memandang bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam tanggapannya mengenai dikuranginya hukuman Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun.

Namun pernyataan itu seolah bertolak belakang terhadap respon KPK atas dua perkara yang baru saja diputus di Jawa Timur. KPK menerima putusan hakim atas perkara korupsi mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih yang divonis penjara selama 1,5 tahun denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp225 juta.

Hanya satu pertimbangan memberatkan yang dialamatkan majelis yaitu perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, di mana Terdakwa sebagai ASN melakukan tindak pidana korupsi dan tidak mempedomani peraturan yang ada. Berbanding terbalik dengan empat pertimbangan meringankan yaitu berlaku sopan, jujur, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga dan belum menikmati uang korupsi.

“Terdakwa terima, JPU terima (putusan),” kata Ali Fikri memberikan ringkasan putusan termasuk sikap yang diambil Terdakwa maupun penuntut umum atas perkara tersebut. (Baca: Potongan Hukuman Anas Urbaningrum dan "Utang" MA ke KPK)

Sikap yang diambil penuntut umum memang wajar jika dilihat dari lamanya tuntutan yang diberikan penuntut terhadap Sunarti yang hanya 2 tahun denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp225 juta. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap dari pihak swasta yang bertentangan dengan Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian juga kepada Saiful Ilah, mantan Bupati Sidoarjo dalam perkara korupsi yang sama. Penuntut hanya meminta majelis menghukumnya selama empat tahun denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti sebanyak Rp250 juta. Majelis hakim pun menghukumnya dengan pidana penjara selama tiga tahun dengan jumlah denda dan uang pengganti yang sama. Atas perkara ini Saiful memilih banding dan penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua