Jumat, 09 Oktober 2020

Solusi Penataan Regulasi yang Berkualitas Lewat Sebuah Buku

Saldi menyarankan judul buku diubah menjadi “Penataan Regulasi di Indonesia atau Gagasan Penataan Regulasi di Indonesia”.
Aida Mardatillah
Bayu Dwi Anggono saat peluncuran bukunya secara daring, Rabu (7/10). Foto: AID

Berangkat dari pemikiran bahwa peraturan perundang-undangan (regulasi) punya peranan penting dalam negara hukum yang bisa dipaksakan keberlakuannya. Bahkan, satu sisi ia bisa menjadi alat bagi pemerintahan otoriter untuk melegitimasi perbuatan sewenang-wenang. Sisi lain, bisa mewujudkan tertib hukum demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Untuk itu, penting bagi kita mengarahkan peraturan perundang-undangan untuk tujuan yang baik.

Demikian salah satu buah pemikiran Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono melalui bukunya berjudul Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Buku ini resmi diluncurkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, Rabu (7/10/2020) secara virtual. Ada tiga bagian yang dibahas mengenai jenis, hierarki materi muatan perundang-undangan; kelembagaan; dan prosedurnya.

Bayu mengatakan pemikiran bahwa hukum yang di dalamnya terdapat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengatur yang sah dalam negara dan mempunyai kekuatan memaksa, hukum bisa muncul dalam dua wajah yang saling bertentangan. Pertama, hukum bisa menjadi alat sah bagi rezim otoriter untuk mengatur masyarakat secara semena-mena dan tidak adil. Kedua, sebaliknya hukum juga bisa menjelma dalam menciptakan keadilan masyarakat ataupun membatasi penguasa agar tidak semena-mena.

Karena itu, untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik perlu memastikan lima syarat. Pertama, dasar-dasar perundang-undangan yang baik (jenis, hierarki, dan materi muatan). Kedua, tertib pembentukan peraturan perundang-undangan (tertib prosedur dan tertib substansi). Ketiga, partisipasi publik. Keempat, adopsi evaluasi peraturan perundang-undangan. Kelima, berjalannya sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang baik.

Tapi, kelima syarat itu saat ini masih mengandung masalah yang menghambat upaya mewujudkan peraturan yang baik. Pertama, kurang terkontrolnya peraturan. Kedua, materi muatan peraturan yang tidak dapat ditetapkan secara pasti terutama dalam konteks pembentukan UU. Ketiga, ketidakjelasan hierarki peraturan, sehingga menyulitkan dalam pengujiannya. Keempat, perencanaan dan realisasi program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang kurang rasional.  

Kelima, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada amanat harmonisasi semua jenis peraturan, hanya mengamanatkan kewajiban harmonisasi bagi RUU, RPP, RaPerpres, Raperda Provinsi/Kabupaten/Kota. Keenam, belum ada pedoman formal konsultasi publik, sehingga muncul heteroginitas bentuk konsultasi. Ketujuh, berkas peraturan perundang-undangan (rancangan, naskah akademik/analisis pendukung, risalah pembahasan) belum tersedia secara baik.

Kedelapan, partisipasi sifatnya masih formal, belum signifikan mempengaruhi pengambilan kebijakan. Kesembilan, belum terlembagakannya evaluasi secara rutin peraturan perundang-undangan oleh lembaga pembentuk. Kesepuluh, proses pengujian MA yang tertutup berbeda dengan praktik pengujian di MK (yang terbuka).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua