Minggu, 11 October 2020

Narasi ‘Gugat Saja UU Cipta Kerja ke MK’ Perlu Disikapi Hati-Hati

Karena membutuhkan argumentasi yang kuat apakah pasal-pasal UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi? Tapi, apa yang dituntut buruh, mahasiswa, dan elemen masyakat lain itu legislative review atau executive review, bukan judicial review.
Agus Sahbani
Gedung MK. Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden dari Istana Bogor, Jum’at (9/10/2020), merespons perkembangan protes elemen masyarakat atas disetujui RUU Cipta Kerja menjadi UU. Dalam kesempatan ini, Presiden mempersilakan pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dosen Fakultas Hukum Monash University Australia, Nadirsyah Hosen mengatakan narasi “silakan menggugat ke MK” itu satu sisi benar. Namun, jika tidak disikapi dengan hati-hati bisa mengundang kesalahpahaman dan ketidaksesuaian. Dia menerangkan pasal-pasal yang akan dipersoalkan harus jelas. Kalaupun ada pengujian pasal-pasal yang dikabulkan, pasal-pasal yang dibatalkan terbatas yang diuji saja. Sedangkan pasal lainnya tetap aman. Artinya, narasi “silakan gugat MK” itu hanya terbatas pada pasal yang dianggap bermasalah.

Tapi, jika pasal-pasal yang digugat dan dibatalkan MK itu sangat krusial dalam UU Cipta Kerja, ada peluang bagi MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Mengingat UU Cipta Kerja bicara tentang banyak bidang, maka tampaknya tidak akan ada satu pasal pun yang sangat krusial yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja.          

“Ini membutuhkan usaha ekstra untuk menggugat UU Cipta Kerja per bidang dan per pasal,” kata Nadirsyah dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020). (Baca Juga: Bila Tak Puas, Presiden Persilakan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK)

Menurutnya, semua pasal dapat digugat ke MK sepanjang dianggap bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945). Hanya saja, menentukan pasal mana dalam konstitusi (pasal batu uji) sebagai dasar permohonan bukan perkara mudah. Terkadang norma dalam UU yang bersifat teknis kebijakan cenderung susah digugat karena ketiadaan pasal cantolan dalam UUD 1945 yang dijadikan argumen.

Misalnya, soal kewenangan dan teknis fatwa halal MUI yang diatur UU Cipta Kerja, bagaimana menggugatnya, apakah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (jaminan kebebasan beragama dan beribadah)? Hal ini tidak mudah membuktikannya. Perlu hati-hati kalau ingin menggugat UU Cipta Kerja ke MK agar bisa kuat argumentasi.

Baginya, tidak bisa menggugat hanya dengan argumentasi, “kami tidak setuju pasal itu”, tapi harus menunjukan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi. “Maka jangan gegabah merespon pernyataan Presiden Joko Widodo,” ujar pria yang juga tercatat sebagai Senior Partner HICON Law & Policy Strategies ini.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua