Senin, 12 October 2020

Choky R Ramadhan, Lebih Milih Peneliti dan Dosen Ketimbang Corporate Lawyer

Bagi Choky, cara mendapatkan beasiswa pendidikan ke luar negeri yakni memperluas jaringan, aktualisasi diri, publikasi tulisan, rekomendasi tokoh hukum, bisa berbahasa Inggris.
Aida Mardatillah
Hukumonline Academy bersama Choky Risda Ramadhan. Foto: RES

Kini, Choky Risda Ramadhan atau akrab disapa Bang Choky, merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang tengah melanjutkan Program Doktoral di University of Washington, Amerika Serikat. Pria kelahiran Tangerang, 7 Mei 1988 ini tidak hanya dikenal sebagai dosen, tetapi juga seorang peneliti (aktivis).   

Choky bercerita proses pembentukan dirinya menjadi dosen dan peneliti tidak bersamaan. Awalnya, dirinya lebih banyak meneliti dalam diskursus antikorupsi dan sistem peradilan sebagai peneliti sekaligus aktivis, nilai-nilai hasil penelitian kerap melahirkan tatanan kebijakan yang bisa terwujud. Hal ini dirasakannya ketika aktif di MaPPI FHUI sejak tahun 2010.     

Saat mahasiswa di FHUI, Choky termasuk mahasiswa berprestasi yang sempat terpikir bercita-cita atau berkarir di corporate lawyer. Tapi, akhirnya dirinya lebih memutuskan untuk memilih aktivis (peneliti) dan profesi dosen ketimbang menjadi corporate lawyer. Meski umumnya, kata dia, biasanya jika lulusan FHUI yang berprestasi rata-rata memilih menjadi corporate lawyer.

“Ketika mahasiswa saya sudah aktif di BEM UI dan aktif di MaPPI FHUI dari sana jiwa aktivis saya muncul. Mungkin saja jika menjadi lawyer akan menjadi lawyer hebat, tetapi corporate lawyer bukan jalur yang saya pilih, Karena menjadi corporate lawyer, bukan orang yang bisa melakukan perubahan kebijakan atau sistem hukum,” kata Choky dalam talkshow live instagram bertajuk “Hukumonline Academy”, Jumat (9/10/2020). (Baca Juga: Bivitri Susanto, Menjadi Reformis Hukum Karena Terprovokasi Jalan Aktivis)

Choky mengaku pernah menerbitkan salah satu karya penelitian fenomenal bersama lembaga lain yang melahirkan kebijakan yakni Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma No. 3 Tahun 2017 ini melahirkan asas-asas yang harus dipedomani hakim saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Seperti, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan dan kepastian hukum.

“Penelitian ini dilakukan MaPPI FHUI dibantu LBH Apik, Komnas Perempuan, dimana saya terlibat didalamnya melakukan penelitian dan pembuatan Perma. Ini berangkat dari adanya disparitas putusan hakim yang memutus ringan pelaku pemerkosaan, padahal korban perkosaan sudah tidak perawan. Hasil penelitian ini bisa meyakinkan Mahkamah Agung, akhirnya terbentuklah Perma No. 3 Tahun 2017,” ujar Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) periode 2012-2018 ini.

Selain mengajar hukum acara, Choky juga mengajar Klinik Antikorupsi di FHUI yang tidak menggunakan pengajaran konvensional karena memadukan knowledge, skill, and values yang ditanamkan ke mahasiswa. Choky menjelaskan knowledge, biasanya saat di kelas hanya mempelajari dan memahami bunyi pasal-pasal saja, tetapi klinik antikorupsi mempelajari irisan ilmu hukum dengan ilmu pengetahuan lain, seperti politik dan ekonomi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua