Senin, 12 Oktober 2020

Equity Crowdfunding, Alternatif Pendanaan UMKM yang Layak Diperhitungkan Oleh: Yosea Iskandar*)

Risiko terbesar bagi Pemodal Equity Crowdfunding dengan statusnya sebagai pemegang saham adalah kegagalan usaha Penerbit
RED
Yosea Iskandar. Foto: Istimewa

Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR memberikan perhatian khusus pada usaha mikro dan kecil, antara lain dengan mempermudah pendirian perseroan terbatas. Kini perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang (Pasal 153A ayat (1) UU PT jo. Omnibus Law Cipta Kerja). Selain proses pendirian, permodalan UMKM telah terlebih dahulu mendapat perhatian Pemerintah. Bantuan langsung tunai untuk modal usaha bagi pelaku UMKM, misalnya, diberikan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.

Di tengah krisis seperti sekarang tergerusnya modal memang menjadi kendala utama bagi UMKM untuk melanjutkan usahanya. Pinjaman bank umumnya mensyaratkan dokumentasi lengkap, catatan keuangan yang baik serta aset sebagai jaminan. Tidak semua pelaku usaha mampu menyediakannya. Sementara pinjaman ke loan shark atau rentenir mudah didapat namun bunganya amat tinggi.

Pilihan lain adalah pinjaman online melalui fintech peer-to-peer lending, penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman. Sekalipun sempat marak keluhan masyarakat tentang bunga dan cara penagihan, fintech peer-to-peer lending berkembang dengan pesat. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat akan akses permodalan.

Dalam Digital Finance INnovation: Roadmap and Action Plan 2020-2024 yang diterbitkan OJK bulan Agustus 2020 lalu dinyatakan bahwa ada dua tantangan utama dalam ekonomi berkembang. Pertama, dari sisi pendanaan; kemampuan untuk melakukan investasi terbatas dan investor hanya bisa berinvestasi secara retail atau eceran, atau investasi dalam skala kecil. Kedua, dari sisi peminjam atau debitur; sebagian besar UMKM tidak dapat memperoleh pinjaman dari investor komersial karena keterbatasan dalam memenuhi syarat-syarat formal untuk memperoleh dana dari pasar modal. Untuk mengatasi hal ini, selanjutnya dikemukakan bahwa Equity Crowfunding atau ECF dapat menjadi alternatif pendanaan bagi UMKM.

Peraturan OJK No.37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (“POJK ECF”) menyatakan bahwa Equity Crowdfunding adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh Penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Berdasarkan ketentuan ini maka seperti halnya fintech peer-to-peer lending, penyelenggara fintech ECF menyediakan platform, atau sarana untuk mempertemukan orang yang membutuhkan dana (Penerbit) dengan pemilik dana (Pemodal).

Namun berbeda dengan skema peer-to-peer lending di mana dana diberikan dalam bentuk pinjaman, pada skema ECF dana diberikan dalam bentuk penyertaan saham. Sehingga apabila pemodal peer-to-peer lending menerima imbal hasil dalam bentuk bunga dan memperoleh pengembalian pokok pinjaman pada saat jatuh tempo, Pemodal ECF akan memperoleh imbal hasil dalam bentuk dividen dan menjadi pemegang saham Penerbit tanpa batas waktu tertentu.

Hingga saat ini, hampir dua tahun setelah dikeluarkannya peraturan OJK tersebut, baru ada 3 fintech Penyelenggara ECF yang memperoleh izin, yaitu Bizshare, CrowDana dan Santara (Digital Finance Innovation: Roadmap and Action Plan 2020-2024, OJK). Jauh tertinggal dari fintech peer-to-peer lending yang saat ini sudah mencapai lebih dari 150 penyelenggara (terdaftar dan berijin) dengan lebih dari 600.000 pemodal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua