Senin, 12 October 2020

Merintis Langkah Dekarbonisasi Lewat Transisi Sektor Transportasi Berbasis Listrik

Efisiensi energi melalui pendekatan Avoid, Shift, dan Improve (ASI) yang sudah diadopsi pemerintah saat ini perlu diperkuat kembali.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi kendaraan berbasis listrik. HGW

Data kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhir September lalu menunjukkan sektor transportasi mendominasi konsumsi energi final di tahun 2019 dengan bauran sebesar 44% (atau setara dengan 414 juta setara barel minyak – SBM). Kebutuhan bahan bakar minyak diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan transportasi.

Akibatnya, sektor yang sangat bergantung kepada BBM ini diindikasikan akan terus meningkatkan impor minyak untuk dapat memenuhi permintaan domestik seiring dengan semakin menurunnya produksi minyak domestik. Ketergantungan yang besar terhadap minyak impor tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan fluktuasi harga di tingkat global.

Dari perspektif lingkungan, sektor ini juga berkontribusi terhadap tingginya polusi udara di kota-kota besar serta sumbangan emisi GRK yang juga signifikan. Berdasarkan data  di tahun 2017, sektor transportasi menyumbang sekitar 26% dari total emisi GRK sektor energi. Tanpa adanya kebijakan dan program dekarbonisasi yang terintegrasi dan mengarah kepada sistem yang rendah dan nol karbon, emisi GRK transportasi akan meningkat hingga tiga kali lipat (mendekati 500 juta ton setara CO2) di tahun 2050.

Institue for Essential Services Reform (IESR), pekan lalu meluncurkan laporan mengenai perta jalan transisi energi Indonesia berjudul A Transition Towards Low Carbon Transport in Indonesia: A Technological Perspective. Studi ini menelaah bagaimana sektor transportasi Indonesia harus beralih ke sistem yang rendah karbon, terutama dari sudut pandang teknologi kendaraan dan bahan bakarnya. Sektor yang saat ini menjadi konsumen terbesar energi final di Indonesia, menyumbang secara signifikan tidak hanya polusi udara di kota-kota besar di tanah air, tetapi juga emisi gas rumah kaca (GRK) serta impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat. (Baca Juga: Anies Tetapkan DKI Jakarta Kembali ke PSBB Transisi)

Berbagai masalah ini menurut IESR menuntut adanya transisi di sektor transportasi menuju sistem yang berkelanjutan dan rendah karbon. Merujuk kepada temuan studi IESR, bila tidak direncanakan dengan matang, proses transisi ini berpotensi menimbulkan problematika baru, misalnya ketidaksiapan infrastruktur, terjebak di satu teknologi tertentu (technology lock in), hingga adanya potensi aset terdampar (stranded asset) di masa depan.

Oleh karena itu, IESR menyerukan kepada pemerintah dan pembuat keputusan utama lainnya untuk segera menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi menuju sistem rendah karbon, yang tentunya harus terintegrasi dengan sektor utama lainnya dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa sektor transportasi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam upaya menyukseskan dekarbonisasi dan transisi menuju sistem yang rendah karbon di tanah air. Menurut Fabby, sejauh ini pembicaraan dan kajian mengenai dekarbonisasi di sektor transportasi di Indonesia masih sangat terbatas, parsial, dan belum berorientasi pada target netto nol emisi (net-zero emission) sesuai Kesepakatan Paris.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua